Liputanindo.id – Personil Kabinet Merah Putih siap menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad (persero) apabila Eksis perintah dari Presiden Prabowo Subianto.
“Ya kalau kita (kami) diperintah, kita laksanakan. Itu saja,” kata Wakil Menteri Pertanian Sudaryono di Istana Kepresidenan Jakarta dikutip dari Antara, Senin (28/10/2024).
Dia mengatakan Enggak mungkin Presiden Prabowo meminta pendapat dari Personil kabinet terkait mobil dinas. Menurutnya, Apabila memang Prabowo Mau pembantunya menggunakan mobil dinas buatan lokal, maka Presiden akan memberikan instruksi langsung.
“Masa iya (Presiden tanya menteri) ‘Engkau mau apa enggak?’. Kalau diperintah Guna, kita Guna, dan saya jujur saja kalaupun harus beli, saya beli itu mobil Pindad,” ujar Sudaryono.
Sudaryono mengaku belum mengetahui Berita terkait penggunaan mobil Maung sebagai kendaraan dinas Personil kabinet.
“Jangan nanti dipelintir-pelintir. Saya enggak Paham. Tapi kalau saya ini ditanya, nih mobilnya Eksis di toko, saya beli ke toko mobil itu. Kita ini nasionalis, kita bangga juga, kan pengin juga punya mobil bareng, ‘samaan’ Pak Presiden,” kata Sudaryono.
Sebelumnya Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut Presiden Prabowo Subianto bakal memfasilitasi para menteri hingga seluruh pejabat eselon 1 era pemerintahan Ketika ini dengan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas.
Hal itu disampaikan Anggito dalam acara Puncak Dies Natalis Ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di UGM, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin.
“Minggu depan saya akan Guna mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu,” ucap Anggito.
Menurut Anggito, Presiden Prabowo menginginkan penggunaan mobil impor sebagai kendaraan dinas ditiadakan di era pemerintahannya.
“Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan Enggak Eksis Kembali barang impor Demi mobil eselon 1 sama menteri, luar Normal,” ujar Anggito.
Anggito mengatakan mobil Maung dirancang oleh Profesor Sigit Puji Santosa dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga Direktur PT Pindad dengan 70 persen menggunakan komponen dalam negeri.
