Liputanindo.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyabut akan membuka Kesempatan Demi mengkaji threshold atau ambang batas pencalonan kepala daerah.
Hal itu disampaikan dalam Seminar “Menata Ulang Desain Sistem Pemilu di Indonesia” di Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Awalnya, mantan wali kota Bogor ini menjelaskan bahwa ambang batas pencalonan yang Bukan terlalu tinggi dan rendah Bisa membuka banyak kesempatan dan menguatkan eksekutif di daerah.
“Tapi kenyataannya adalah tetap Lagi banyak juga yang melawan kotak Hampa di daerah,” kata Bima.
Hal ini Membikin banyak kepala daerah yang Mempunyai keharusan Demi memenuhi ambang batas, sehingga partai politik mengalami situasi keterpaksaan Demi berkoalisi.
“Ini bermasalah ketika mencari Kenalan Demi menjadi Kekasih dalam pencalonan pilkada,” tambahnya.
Dari situasi ini, sambung Bima, muncul fenomena “kawin paksa”, di mana calon kepala daerah terpaksa maju Berbarengan dalam pilkada meski Bukan menyukai pasangannya.
Beberapa riset juga menyebutkan Sekeliling 50 hingga 60 persen fenomena ini Membikin konflik antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah.
Menurutnya, hal ini Bukan Bisa dibiarkan secara Lalu menerus. Demi itu, perlu Terdapat asesmen terhadap sistem pemilu.
“Salah satu opsinya adalah mengkaji threshold tadi, Bagus ambang batas di atasnya Bukan boleh terlalu banyak sehingga Bukan boleh Terdapat calon tunggal,” Terang Bima.
Bima mengatakan upaya ini Demi menjaga demokrasi dan Mempunyai kesempatan dalam memilih Kekasih Demi maju pilkada.
“Harus dibatasi supaya tetap pada demokrasi atau di bawahnya juga jangan terlalu tinggi supaya kita leluasa. Jadi Bisa maju, kemudian calon wakilnya pun Bisa dengan leluasa orang yang Mempunyai chemistry dengan calon kepala daerahnya,” pungkas dia.
