WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membantah dugaan keterlibatan polisi dalam proses Pilkada serentak 2024.
“Kami Tak Menyantap pola yang terstruktur dan sistematis. Setiap aduan itu Niscaya disesuaikan dengan kasusnya masing-masing, daerahnya seperti apa,” ujar Bima di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (2/12).
Bima membeberkan setiap daerah Eksis kasusnya masing-masing. Sehingga Bima membantah adanya pola yang sama di setiap daerah lain.
“Jadi Tak terpola misalnya dari partai ini, Golongan ini. Tak. Jadi ini belum Eksis kami temukan pola yang khas, aduan yang seperti tadi,” tegas Bima.
“Jadi saya kira belum Eksis polanya. Tak Eksis pola tertentu, dan setiap dugaan itu Niscaya harus dibuktikan dengan data dan ditindaklanjuti dengan proses hukum,” pungkas Politisi PAN itu.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendesak presiden dan DPR agar segera mengevaluasi kinerja institusi kepolisian terutama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa Listyo Sigit orang yang harus paling bertanggung jawab usai oknum aparat kepolisian cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga mengatakan, demokrasi Demi ini sedang terancam karena peran Partai Cokelat yang Demi ini tengah menjalankan ambisi Jokowi.
“Rakyat sudah Resah dengan keterlibatan ‘Partai Cokelat’ yang mengabdi pada keluarga dan ambisi kekuasaan Jokowi,” tutur Hasto. (P-5)
