WAKIL Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan ketua umum (ketum) partai politik (parpol) tak menjabat posisi menteri. Hal ini disampaikan saat peluncuran buku karyanya berjudul Green Democracy.
“Tapi saya punya ide begini, kenapa gak suatu hari ketum-ketum partai ini jangan dilibatkan lagi ke urusan eksekutif. Kalau sekarang ini kan ketum partai akhirnya ditarik menjadi apakah menteri dan lain-lain,” kata Sultan di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (27/9) malam.
Sultan mengatakan bahwa perlu menaikkan derajat para ketum. Metodenya dengan memberikan posisi bagi para ketum menjadi pimpinan MPR. “Kenapa enggak kita pikirkan harkat derajat ketum partai itu kita naikin nanti, di mana posisinya? Di pimpinan MPR,” ujar Sultan.
Baca juga : DPR Bakal Kasih Apresiasi Jokowi di Pidato terakhir Sidang Mengertinan
Menurut dia, posisi tersebut untuk memberikan makna bahwa ketum parpol sebagai pengawal konstitusi. Ketum parpol dianggap sebagai dewan syura.
“Sebagai katakanlah pengawal konstitusi, kira-kira dewan syuranya Indonesia-lah, dewan syuranya republik. Kita naikin ke atas sehingga tidak terlibat diurusan eksekutif,” ucap Sultan.
Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet sepakat dan berkelakar terhadap usulan itu. Bagi Bamsoet, bila usulan itu diterapkan maka dia harus jadi Ketua Lumrah Partai Golkar.
Baca juga : BRIN: Amendemen UUD 45 Harus Libatkan Publik dan Ahli
“Bagusnya ketum partai itu taruh di atas jadi ketua MPR. Wah saya senang sekali. Maksudnya harusnya saya ketum partai golkar kan gitu. Tapi rupanya politik tidak seindah yang kita bayangkan,” kata Bamsoet.
Naskah berjudul Green Democracy ditulis Sultan B Najamudin. Dalam kegiatan peluncuran itu, hadir juga sejumlah tokoh, mulai dari Ketua MPR Bambang Soesatyo, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, hakim konstitusi Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, Wakil Ketua Lumrah Partai gelora Fahri Hamzah, hingga Gubernur Daerah Istimewa. (J-2)
