Liputanindo.id – Viral nama-nama program pemerintah yang terkesan nyeleneh dan seksis. Ujungnya, warganet menyorot itu Sekalian karena sudah mengarah ke arah pornografi.
Pertama adalah aplikasi “SiPepek” Punya Pemkab Cirebon. Kemudian “Simontok” yang merupakan kependekan dari sistem monitoring stok dan kebutuhan pangan pokok di Rendah pengelolaan Pemerintah Kota Surakarta atau Solo.
Selanjutnya, “Siska Ku Intip” atau sistem integrasi kelapa sawit-sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti-plasma yang dikelola Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan.
Merespons itu, Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Dr. Edi Santoso mengatakan singkatan nama program pemerintah sebaiknya jangan dibuat asal-asalan.
“Jangan Tiba karena Ingin mudah diingat, singkatan nama program pemerintah tersebut dibuat asal-asalan atau nyeleneh, sehingga dapat menimbulkan konotasi negatif, bahkan menjurus ke pornografi atau seksualitas,” kata Edi, Senin (8/7/2024).
Seperti “SiPepek” yang merupakan akronim Sistem Informasi Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
Platform itu digunakan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan Buat melengkapi kebutuhan Anggota kurang Pandai.
Dalam bahasa Jawa termasuk Cirebon, kata pepek berarti lengkap, Tetapi di daerah lain termasuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pepek berarti kemaluan Perempuan.
Menurut dia, pemerintah daerah sebenarnya Dapat merasakan apakah singkatan yang dibuat tersebut Layak atau Bukan Layak, sebelum program tersebut diluncurkan.
“Kalau perlu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan aturan terkait dengan pembuatan singkatan nama program, meski sebenarnya hal itu Bukan diperlukan karena pemerintah daerah Dapat menggunakan rasa dalam Membikin singkatan,” katanya.
Terkait dengan singkatan-singkatan nyeleneh yang sudah telanjur dibuat, dia mengatakan instansi pemerintah sebenarnya Bukan perlu malu Buat memperbaikinya Apabila memang Terdapat sesuatu yang keliru atau Bukan Layak.
Makanya, kata dia, penyingkatan nama-nama program tersebut harus dirumuskan kembali Buat mencari singkatan yang wajar dan selanjutnya diluncurkan ulang.
“Jadi kalau mau Membikin singkatan, apalagi Buat program pemerintah, sebaiknya yang wajar-wajar saja, jangan sekadar disingkat agar mudah diingat,” kata Edi.
