Pemerintahan Prabowo Subianto berencana mengubah subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Kebijakan ini diklaim akan menghemat anggaran Rp150 hingga Rp200 triliun lantaran pemberian subsidi selama ini tidak tepat sasaran.
Wacana utak-atik skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai diungkap langsung Dewan Penasehat Presiden terpilih Prabowo Subianto, Burhanudin Abdullah. Ia menyebut, subsidi di era Prabowo akan langsung menyasar target melalui bantuan tunai sehingga tidak lagi berfokus pada komoditas.
“Kita ingin dengan data yang diperbaiki, disempurnakan supaya pada masyarakat miskin diberi saja transfer tunai langsung kepada mereka. Jadi bukan pada komoditinya, tapi kepada keluarganya yang berhak terima. Itu yang akan kita lakukan,” jelas Burhanuddin
Di lain kesempatan, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI periode 2019-2024, Eddy Soeparno juga menyebut Komisi VII dan Kementerian ESDM tengah menyusun formula kebijakan subsidi energi. Hanya saja, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan penerima subsidi perlu disempurnakan.
Rencana yang tengah dibahas perihal subsidi elpiji 3 kg akan ditransfer langsung ke rekening penerima sebesar Rp100.000 per bulan. Sedangkan untuk BBM subsidi akan diberikan kepada pengguna yang memiliki QR code.
“Kita dengan pemerintah sudah melaksanakan pembahasan itu di Komisi VII bahwa akan ada pola dan model pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran berdasarkan data yang akurat. Diberikan subsidi itu kepada penerima, bukan produknya,” kata Eddy.
Selama lima tahun terakhir, anggaran subsidi energi pemerintah terus mengalami kenaikan. Selain permintaan dan kebutuhan yang terus meningkat harga minyak dunia juga menjadi faktor lainnya.
Tetapi apakah dengan rencana perubahan mekanisme penyaluran subsidi energi bisa tepat sasaran? Ekonom menilai belum tentu rencana ini akan berhasil. Pasalnya selama ini penyaluran BLT masih ada salah sasaran yang signifikan.
Dengan persoalan data yang belum akurat, ditambah fenomena penurunan jumlah kelas menengah, rencana ini bisa jadi justru semakin memukul daya beli kelas menengah.
