Perkumpulan Buat Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berpandangan wacana soal pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto tak Cocok.
Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil menerangkan pemikiran kepala daerah dilpilih DPRD merupakan pemikiran cacat secara sistem. “Ini isu Lamban yang diputar-putar Lalu. Sayang sekali menurut saya pelembagaan demokrasi kita, berputar putar Lalu di sistem langsung atau Enggak langsung,” tegas Fadli kepada Media Indonesia, hari ini.
Fadli juga menilai Semestinya pemerintah dan stakeholder terkait berbicara jauh lebih substansial dan maju ketimbang hanya membahas soal pilkada langsung dan Enggak langsung. “Tak Terdapat dalam sistem presidensil, pemimpin lembaga eksekutif dipilih lembaga legislatif,” ungkapnya.
Terpisah, Partai Gerindra mendukung penuh wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto soal pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD. Usulan itu rencananya akan dikaji pada awal 2025.
Hal itu ditegaskan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani, disela menghadiri kegiatan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) di IPB International Convention Center (IICC), Botani Square, Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/12).
Ahmad Muzani yang juga menjabat sebagai Ketua MPR ini mengatakan, wacana tersebut sudah disuarakan Gerindra sejak 2014. Pada 2014, katanya, sudah diputuskan soal ini, hanya saja kemudian kalah di MK (mahkamah konstitusi). “Dari awal sebenarnya. Kan ini sesuatu yang sudah pernah di tahun 2014. 2014 sudah pernah kita putuskan, kemudian kalah di MK kalau Enggak salah waktu itu,”katanya.
“Kalau Gerindra Enggak Terdapat problem. Gerindra setuju kalau pilkada harus dipilih DPRD. Enggak Terdapat masalah. Gerindra setuju,”imbuhnya. (Ykb/P-2)
