Usai Dilempar Botol di DPR, Habiburokhman Gerindra Ngaku Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Liputanindo.id – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman terkena lemparan botol Ketika menemui demonstran yang protes dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada di depan gerbang Esensial kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Kepada wartawan Sembari menunjuk jidatnya, dia mengatakan hal itu merupakan risiko dirinya sebagai wakil rakyat.

Habib menemui massa aksi Berbarengan Ketua Badan Legislasi DPR RI Wihadi Wiyanto dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi Sekeliling pukul 12.50 WIB.

“Dulu kita juga yang demo di depan ya. Kita juga tukang lempar-lempar,” kata Habiburokhman setelah menemui massa aksi.

Ketika menemui massa, sejumlah legislator itu menyampaikan bahwa pengesahan RUU Pilkada Tak jadi dilakukan, karena sidang paripurna ditunda atau batal digelar pada Kamis ini.

Cek Artikel:  Pangdam XVIII Kasuari Gelar Apel Pengamanan Pilkada, Pesankan Waspadai Potensi Konflik

Tetapi penyampaian itu Tak berlangsung Lamban karena situasi massa Tak kondusif setelah seorang demonstran melempar botol.

Personil DPR RI Fraksi Partai Gerindra itu memastikan kepada massa aksi bahwa para legislator di DPR juga memperjuangkan aspirasi rakyat.

Habiburokhman, Wihadi, dan Baidowi, menemui massa setelah dijemput oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Adapun Partai Buruh merupakan salah satu organisasi yang paling pertama menyampaikan protes dan rencana melakukan aksi di depan gedung wakil rakyat itu.

Sebelumnya, RUU Pilkada itu menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR RI.

Pasalnya pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8) tentang syarat pencalonan pada Pilkada.

Cek Artikel:  Perintah Krusial Pj Gubernur Zudan untuk Kadis Peternakan Sulsel Demi Pengendalian Konsumsi

Adapun polisi telah menyiapkan sebanyak 2.975 personel Buat mengantisipasi pengamanan unjuk rasa di dua kawasan itu yakni Gedung MK dan MPR/DPR RI.

Jumlah personel tersebut terdiri dari satuan tugas daerah (Satgasda) sebanyak 1.881 personel, satuan tugas resor (Satgasres) sebanyak 210 personel, Dasar kendali operasi (BKO) TNI dan pemerintah daerah sebanyak 884 personel.

Mungkin Anda Menyukai