URGENSI pemberian izin pengelolaan tambang kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan terus dipertanyatakan. Pertanyaan itu mengemuka karena faktanya, sejauh ini, hanya satu ormas yakni Nahdlatul Ulama (NU) yang sudah menyambut positif kebijakan tersebut. Izin untuk badan usaha PBNU bahkan sudah akan diterbitkan pekan ini.
Di sisi lain, kebanyakan ormas keagamaan lainnya menolak ‘tawaran’ konsesi dari pemerintah tersebut. Terdapat yang tegas menolak seperti Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Terdapatpun Muhammadiyah konsisten menyatakan akan menimbang baik-buruknya terlebih dahulu, meskipun pada ujungnya nanti, kabarnya, mereka juga bakal menolak.
Gelombang penolakan ini makin memperkuat pendapat publik yang sejak awal meragukan niat baik di balik penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Pahamn 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Pahamn 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diteken Presiden Joko Widodo pada 30 Mei 2024 lalu. Apa niat sesungguhnya dari pembukaan opsi pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan?
Bukankah urusan pengelolaan bisnis tambang dan fokus tugas ormas keagamaan dalam hal pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, serta penjagaan moralitas bangsa itu ibarat utara dan selatan yang tidak bisa ketemu? Apabila dipaksakan, mungkin akan lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.
Argumen pemerintah bahwa dengan pemberian izin kelola tambang itu ormas keagamaan bisa mempunyai sumber penghasilan baru untuk membiayai program-program organisasi, juga kurang bisa diterima publik. Ormas bukanlah lembaga profit yang harus punya sumber penghasilan raksasa untuk membiayai kegiatan mereka. Apalagi kalau mesti mengeruk pendapatan dari bidang yang bukan menjadi wilayah keahlian mereka.
Belum lagi kalau kita bicara sektor pertambangan. Nyaris tidak ada pertambangan di Indonesia yang tidak berdampak buruk atau merusak lingkungan setelah dieksploitasi. Dalam konteks tersebut, ormas keagamaan sesungguhnya harus dihadirkan untuk menggelorakan keberlanjutan lingkungan. Posisi mereka ialah untuk mendampingi, bahkan mengadvokasi, para korban praktik penambangan yang abai terhadap kelestarian lingkungan tersebut.
Lantas, apakah arif kalau mereka yang mestinya melindungi masyarakat dan lingkungan dari efek buruk penambangan malah terjun langsung sebagai pengelola tambang? Inilah yang menjadi concern sejumlah ormas yang menolak izin konsesi tambang. Mereka lebih menjadikan kearifan fungsi dan posisi itu sebagai pertimbangan utama ketimbang berpikir soal keuntungan jangka pendek yang akan mereka dapat dari bisnis tambang tersebut.
Sepatutnya pula itu menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak memaksakan kebijakan yang alih-alih ‘menyejahterakan’ ormas, malah berpotensi menyeret mereka ke dalam kubangan kotor pengelolaan tambang.
Ormas agama semestinya dikuatkan dalam fungsinya sebagai penyelesai masalah bangsa, bukan malah dimasukkan menjadi bagian dari masalah bangsa.
Karena itu, kiranya sungguh tidak elok jika pemerintah beralasan menjadikan tawaran izin konsesi tambang itu sebagai bentuk perhatian dan penghormatan kepada ormas-ormas keagamaan yang selama ini dinilai telah berkontribusi besar dalam pembinaan dan pemberdayaan sosial keumatan. Langkah ini, tanpa disadari, justru akan mendegradasi peran dan fungsi ormas keagamaan.
Belum lagi, prasangka buruk publik bahwa ini merupakan upaya pemerintah untuk mengambil hati, bahkan menjebak ormas keagamaan agar mengecilkan suara kritis mereka terhadap pemerintah, sudah kadung mengemuka. Pemerintah mesti segera menjawab prasangka itu, setidaknya dengan tidak ngotot mengeksekusi kebijakan tersebut tanpa kajian yang lebih mendalam lagi tentang urgensi memberi konsesi.
