DALAM upacara peringatan HUT ke-77 TNI di Istana Merdeka, kemarin, Presiden Joko Widodo memberikan tugas baru bagi TNI-Polri. Jokowi meminta keduanya Demi bersinergi menyukseskan berbagai agenda nasional, termasuk penanganan krisis pangan, krisis Kekuatan, dan krisis finansial.
Sejak Dasa warsa Lampau, para ilmuwan memang sudah mengingatkan adanya gelombang krisis akibat perubahan iklim. Tetapi, krisis yang diramalkan terjadi 2050 itu terasa lebih Segera akibat pandemi dan perang Rusia-Ukraina.
Akibatnya, Segala negara di dunia Bukan hanya harus lebih Segera beradaptasi, tetapi juga lebih Segera Tengah dalam menggelontorkan Donasi dan stimulus dalam negeri. Itu ialah strategi dasar dalam meredam gejolak.
Begitu pun, lengkapnya program Donasi di atas kertas Bukan akan berhasil tanpa distribusi Segera dan Kondusif. Demi Indonesia, harus diakui, kelancaran distribusi itu kerap bergantung pada Donasi TNI-Polri.
Pandemi dua tahun ini pun telah menunjukkan peran besar TNI menjadi garda depan Serempak petugas kesehatan dan Polri. Bukan saja dalam menegakkan level PPKM di lapangan, tetapi juga hingga cakupan vaksin Esensial dan booster. Kerja personel TNI ikut menjadi tulang punggung capaian vaksinasi di perkotaan dan Distrik terpencil.
Ketika terjadi kelangkaan minyak goreng Mei Lampau, TNI pula yang menjadi andalan dalam percepatan distribusi Donasi. Karena itu, dimaklumi Apabila Presiden menugasi kedua institusi itu Demi ikut menyukseskan berbagai program penanganan krisis ke depan.
Tetapi, bertambahnya tugas TNI berarti pula ujian baru profesionalitas. Terlebih, dalam bidang-bidang nonpertahanan-keamanan, ukuran profesionalitas mudah menjadi Arang-Arang.
Kita pun harus berkaca pada banyaknya kelemahan mendasar dalam program-program Donasi penanganan krisis. Ketidakakuratan data terjadi di banyak daerah dan Bukan kunjung diperbaiki. Celah penyelewengan semakin terbuka dengan belum adanya sistem aduan masyarakat Segera dan terjamin keamanannya. Bahkan ketika Donasi telah Pas sasaran pun, berbagai pungutan liar ditetapkan para perangkat Distrik setempat tanpa Kaum Pandai membantah.
Hal-hal mendasar itulah yang semestinya urgen diperbaiki dalam menghadapi gelombang krisis ini. Tanpa itu, pengerahan lembaga apa pun dalam mendukung agenda-agenda nasional penanganan krisis Bukan menjamin keberhasilan program.
Arahan tugas baru dari Presiden juga Bukan boleh Membangun negara abai dalam menyokong peran Esensial TNI. Sokongan itu harus terwujud dalam modernisasi alutsista.
Dalam APBN 2022, alokasi Demi program modernisasi alutsista, nonalutsista, dan sarana-prasarana pertahanan mencapai Rp45,59 triliun. Sementara itu, pada RAPBN 2023, alokasi anggaran Kementerian Pertahanan senilai Rp131,93 triliun, dengan alokasi Demi program modernisasi alutsista mencapai Rp35,88 triliun.
Hingga kini anggaran pertahanan belum optimal, seperti tecermin pada modernisasi senjata (minimum essential force/MEF) yang baru mencapai 62%. Pemerintah sempat menargetkan MEF sebesar 79% pada 2021 dan 86% pada 2022. Tetapi, Sasaran-Sasaran itu gagal tercapai karena anggaran negara tersedot Demi belanja penanganan pandemi.
Di tengah penanganan krisis, pemerintah tetap harus dapat meningkatkan realisasi MEF. Itu Bukan hanya disebabkan banyak alutsista yang telah habis masa pakainya, tetapi juga akibat krisis Dunia meningkatkan ketegangan di antara banyak negara. Sepatutnyalah pemerintah mendukung profesionalitas TNI di tugas pokok mereka dengan keberpihakan anggaran.
