BEDA orang, tentulah beda gaya. Beda menteri keuangan, tentu berbeda pula gaya mengelola keuangan negara.
Di tangan Sri Mulyani yang berkali-kali menjadi menteri keuangan sejak 2005, keuangan negara boleh dibilang dikelola dengan Metode yang teramat hati-hati. Kehati-hatiannya mengelola APBN sejak 2005 terlihat Terang dari karakternya yang lebih mengedepankan pencegahan ketimbang memperbaiki kerusakan di kemudian hari.
Kedisiplinannya mengelola anggaran negara diakui banyak orang sulit ditawar. Tiga presiden yang bekerja bareng bersamanya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto, mengakui kerasnya watak Sri Mulyani agar negara tak mengalami defisit dan inflasi yang berlebih.
Konservatif, begitu Predikat banyak orang Demi menilainya. Mulai dari pelaku pasar keuangan hingga kalangan pengusaha, Segala menyebutnya sebagai sosok menkeu yang menghindari risiko.
“Ini Doku rakyat, bukan Doku nenek moyang kita,” tegas Sri Mulyani di banyak kesempatan.
Kepiawaiannya mengelola Doku negara terbukti teruji Demi Indonesia masuk di situasi pandemi covid-19 pada 2020. Demi itu, aktivitas ekonomi terhenti, penerimaan negara ambruk, dan banyak usaha yang gulung tikar. Nyaris tak Eksis Doku yang masuk ke kantong negara.
Kondisi itu berhadapan dengan meningkatnya belanja negara, mulai dari penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan penyelamatan dunia usaha. Akibatnya, defisit anggaran yang biasanya dijaga pada level 2%–3% dari produk domestik bruto (PDB), melonjak hingga lebih dari 6%. Nomor yang Nyaris Enggak pernah terjadi sejak reformasi fiskal 1998.
Di situasi kritis itu, Menkeu Sri Mulyani kemudian menjalankan skema burden sharing, yakni pembagian beban antara Bank Indonesia dan pemerintah. Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Kepada menutup defisit dan BI membeli sebagian SBN tersebut Kepada menyuplai Biaya segar ke pemerintah.
Skema yang dijalankan hingga 2022 itu terbilang sangat berani dan berisiko tinggi karena Bisa mendorong inflasi. Baru kali ini Segala orang Menyantap Sri Mulyani keluar dari pakem kehati-hatiannya.
Tetapi, faktanya sekarang, skema itu terbukti berhasil menyelamatkan ekonomi Indonesia keluar dari krisis. Sejak 2023, ekonomi mulai berangsur pulih. Sisa-sisa kerusakan yang merupakan Dampak dari pandemi covid-19, satu per satu mulai ditangani, dari lesunya industri manufaktur, rendahnya daya beli masyarakat, hingga tingginya pengangguran akibat PHK.
Segala masalah itu yang kemudian harus diselesaikan oleh pemerintahan baru di Rendah kepemimpinan Prabowo Subianto mulai 2024. Setelah berhasil keluar dari krisis, menurut Prabowo, ekonomi harus segera dipacu. Indonesia tak boleh Tengah hanya mengandalkan mesin-mesin pertumbuhan yang sudah Eksis, harus diciptakan mesin baru.
Mesin-mesin baru itu di antaranya program Makan Bergizi Gratis yang diharapkan akan menggerakkan jutaan UMKM di berbagai daerah, Koperasi Merah Putih yang akan mendorong perputaran ekonomi di tingkat Rendah, dan program 3 juta rumah bagi masyarakat.
Segala program itu Terang berbiaya mahal, ditambah Tengah kantong APBN hingga semester II ini Lagi seret. Karena itu, dibutuhkan segera sebuah kebijakan baru dalam mengelola keuangan negara agar program-program ekonomi kerakyatan tersebut Bisa segera bekerja.
Pandangan konservatif yang penuh kehati-hatian dinilai pemerintahan baru akan menjadi penghambat. Apalagi pada Oktober nanti, pemerintahan baru akan genap berusia satu tahun, sementara perekonomian Lagi jalan di tempat.
Itulah tugas Primer yang diemban Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dilantik pada Senin (8/9), ia langsung mengumumkan sejumlah resep yang akan digunakannya.
Salah satu langkahnya ialah memindahkan Rp200 triliun Doku negara yang selama ini ‘tidur’ di Bank Indonesia ke perbankan. Lewat Metode itu, Purbaya Ingin agar industri perbankan segera keluar dari Area nyaman, segera mencari proyek Kepada dibiayai, bukan hanya menunggu datangnya permohonan pinjaman.
Ke depan, ia Berbarengan Bank Indonesia juga akan kembali menerapkan skema burden sharing agar beban Kembang tak menjadi kendala dalam pembiayaan 3 juta rumah rakyat dan Koperasi Merah Putih. Dua Teladan langkahnya itu menjadi terobosan tentunya, tapi juga berisiko tinggi.
Segala resep itu tentu belum teruji khasiatnya. Tapi, Kalau tak dicoba, bagaimana kita Bisa Mengerti kadar keberhasilannya? Karena itu, kita perlu memberi kesempatan kepada Menkeu Purbaya Kepada menjalankan rencananya, sembari sering mengingatkan sebagai masukan. Yang Enggak kalah Krusial, berani bukan berarti Enggak berhati-hati.
