PEMERINTAH berpandangan penumpukan utang yang besar tidak membebani masyarakat kelas menengah. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Riko Amir menuturkan utang akan dibayar oleh pemerintah melalui pemasukan dari kegiatan ekonomi, bukan langsung dari kantong masyarakat.
“Kalau utang kan yang membiayai bukan kita (masyarakat) secara langsung. Kan kelas menengah tidak diambil uangnya untuk bayar utang, tapi dari revenue yang dihasilkan dari produk domestik bruto kita,” ujarnya dalam media gathering Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Serang, Banten, Kamis (26/9).
Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah per Agustus 2024 mencapai Rp8.461,93 triliun. Rasio utang pemerintah pada periode tersebut sebesar 38,49%, masih di bawah batas aman 60% sesuai Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara.
Baca juga : Pengusaha Khawatir Utang Pemerintah di Era Prabowo Tembus Rp10 Ribu Triliun
Posisi utang tersebut lebih besar dibandingkan capaian di 2023 yang sebesar Rp8.191,20 triliun dengan rasio utang pemerintah mencapai 39,21%.
Sementara, di 2025 utang jatuh tempo pemerintah mencapai Rp800,33 triliun. Riko menegaskan pemerintah memiliki kemampuan untuk membayar utang negara.
“Kita masih punya kemampuan membayar utang jatuh tempo. Pembayaran itu tidak dicicil karena setiap utang jatuh tempo harus dibayar,” imbuhnya.
Baca juga : Soal Utang, Ekonom Minta Pemerintah Jangan Serampangan
Chief Economist Bank Permata Josua Pardede menerangkan menghitung utang negara tidak sama dengan membagi secara rata jumlah utang pemerintah dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa. Definisinya, pengelolaan utang pemerintah tidak ditanggung pelunasannya per kepala penduduk.
“Itu yang harus kita pertimbangkan, jangan kebablasan kita hanya melihat posisi utang itu bebannya dibagi rata oleh semua 270 juta penduduk di seluruh Indonesia,” ucapnya.
Malah, kata dia, belanja-belanja pemerintah ditujukan untuk peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan untuk menopang kelas menengah dari program-program atau kebijakan pemerintah. Josua menyinggung soal program quick win atau program hasil terbaik cepat (PHTC) presiden terpilih Prabowo Subianto yang diharapkan dapat mendukung kelas menengah.
“Saya melihat program makan bergizi gratis itu ada kesempatan untuk bisa support yang kelas menengah. Belanja-belanja pemerintah memang diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan lainnya,” pungkasnya. (Z-9)
