RENCANA pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Situ Singkarak menuai penolakan keras dari masyarakat Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Tanah Datar, Sumatra Barat. Proyek yang digadang-gadang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi Rp50 triliun dinilai akan mengancam kelestarian lingkungan dan ekosistem Situ.
Nasrul, tokoh masyarakat Malalo, dengan tegas menyatakan penolakannya. “Kami Mau kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kami menolak keras pembangunan PLTS di Situ Singkarak,” ujarnya, Kamis (26/12).
Menurutnya, 13 nagari di Sekeliling Situ Singkarak sudah sepakat menolak rencana itu. Meski mendukung konsep Daya terbarukan dari pemerintah, mereka meminta PLTS dibangun di Letak lain yang Tak mengganggu ekosistem lingkungan.
“Kami Tak menolak Daya baru, tapi jangan di Situ Singkarak. Cari tempat lain yang jauh dari ekosistem,” tegasnya.
Penolakan itu bukan tanpa Argumen. Pasalnya, Kaum sempat trauma atas Pengaruh Jelek dari proyek PLTA sebelumnya pada 2016.
Proyek tersebut, menurut Nasrul, merusak ekosistem biota Situ, menyebabkan kekeringan, dan hilangnya sumber mata air.
“Proyek PLTA dulu menggali terowongan hingga tembus ke Lubuk Alung. Akibatnya, terjadi kebocoran, air merembes, dan sawah-sawah kami kering,” ungkapnya.
Karena itu, sambungnya, masyarakat khawatir pembangunan PLTS itu akan memberi Pengaruh yang sama terhadap lingkungan dan Kaum. “Kami khawatir dampaknya akan memperparah kerusakan lingkungan hidup dan biota di Situ Singkarak,” pungkas Nasrul.
Berdasarkan data Kementerian Daya dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah berencana membangun dua PLTS terapung, masing-masing di Situ Singkarak dan Waduk Saguling di Jawa Barat.
PLTS Singkarak, dengan kapasitas 77 megawatt peak (MWp) akan memanfaatkan 0,26% dari total luas Situ. Listrik yang dihasilkan akan disalurkan melalui jaringan interkoneksi 150 kiloVolt (kV) Demi memenuhi kebutuhan Daya Kudus di Area Sumatra. (YH/E-2)
