Liputanindo.id – Skandal besar mengguncang Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) setelah terungkap bahwa Saiful Mujani, Personil Dewan Etik, Rupanya berperan ganda sebagai “wasit sekaligus pemain” dalam industri survei nasional. Fakta mengejutkan ini membongkar ketidakkredibilan Dewan Etik Persepi dan mempertanyakan objektivitas keputusan yang telah diambil terhadap lembaga survei lain, khususnya Poltracking Indonesia.
Polemik ini mencuat ke permukaan setelah penelusuran mendalam yang dilakukan di Jakarta. Intervensi ini semakin memperkeruh kontroversi antara Persepi dan Poltracking Indonesia terkait perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta 2024.
Penyelidikan mengungkapkan bahwa Saiful Mujani, yang berperan sebagai Personil Dewan Etik Persepi dalam menyidang Poltracking dan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Rupanya Mempunyai Interaksi erat dengan LSI. Website Formal LSI mencantumkan Saiful Mujani sebagai mantan Direktur Eksekutif periode 2005-2010 dan Lagi aktif sebagai peneliti senior.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius tentang netralitas Saiful Mujani dalam mengambil keputusan terkait perbedaan hasil survei antara Poltracking dan LSI. Konflik kepentingan ini semakin diperparah dengan beredarnya chat Saiful Mujani di grup WhatsApp Persepi yang bernada tendensius terhadap Poltracking.
Ahli Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Karim Suryadi mengangkat kekhawatiran ini ke permukaan. Lebih lanjut, Prof. Karim menekankan pentingnya transparansi dalam keanggotaan Dewan Etik.
“Yang menjadi pertanyaan saya bagaimana tingkat independensi dan obyektifitas dewan etik. Apakah dewan etik keanggotannya itu terbebas dari kepentingan lembaga survei atau Bukan,” ujarnya, mempertanyakan integritas proses pengambilan keputusan Persepi.
“Harus jelaskan secara terbuka. Dan yang paling Krusial menurut saya bukan Poltracking punya dua data, bukan itu, tapi juga menjelaskan bagaimana tingkat independensi keanggotaan dewan etik dan mereka tak punya kepentingan,” tegasnya.
Sikap tendensius Saiful Mujani terhadap Poltracking semakin mencurigakan mengingat sejumlah lembaga survei lain Bahkan Mempunyai hasil yang sejalan dengan Poltracking Demi Pilkada Jakarta 2024. Hal ini menimbulkan spekulasi adanya agenda tersembunyi di balik keputusan Dewan Etik Persepi.
Keputusan Dewan Etik Persepi yang menjatuhkan Denda pada Poltracking tanpa Argumen pelanggaran yang Jernih semakin mempertebal dugaan adanya konflik kepentingan. Tindakan ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem pengawasan etika dalam industri survei nasional.
Skandal ini membuka mata publik tentang pentingnya reformasi dalam tubuh Persepi dan industri survei secara keseluruhan. Poltracking, dengan keberaniannya menghadapi tekanan, telah membuktikan diri sebagai penjaga integritas data dan transparansi dalam dunia survei Indonesia.
Masyarakat kini menantikan langkah tegas dari pihak berwenang Demi menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Kredibilitas Persepi sebagai lembaga pengawas etika survei kini dipertaruhkan, dan industri survei nasional berada di titik kritis yang membutuhkan perubahan Esensial.
