Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, APBN 2025 Sudah Menampung Program Unggulan

Ilustrasi. Foto: MI

Jakarta: Kementerian Keuangan memastikan belanja kementerian/lembaga (K/L) mengalami penyesuaian dari yang semula di RAPBN 2025 sebesar Rp976,8 triliun menjadi Rp1.160,1 triliun di APBN 2025. Sedangkan belanja non-K/L turun dari Rp1.716,4 triliun menjadi Rp1.541,4 triliun.

 

Hal tersebut dikarenakan anggaran untuk mendukung program-program unggulan sudah didistribusikan ke K/L teknis.

 

Demikian disampaikan Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (PKAPBN BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo.

 

Wahyu memaparkan program unggulan pemerintahan baru 2025 telah ditampung di belanja K/L sebesar Rp121 triliun.

Program unggulan 

Belanja tersebut mencakup program makan bergizi gratis sebesar Rp71,0 triliun yang akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Program ini bertujuan memberi makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.  

Cek Artikel:  Ekonom Kadin Sarat Konflik Kepentingan dengan Pemerinta

 

Program unggulan lainnya adalah pemeriksaan kesehatan gratis dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,2 triliun. Cek kesehatan gratis ditujukan untuk 52,2 juta orang meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen untuk screening penyakit katastropik.
 


Gedung Kementerian Keuanga. Foto: Arsip Kemenkeu

 

Serta program penuntasan TBC sebesar Rp8 triliun. Di samping itu, masih terkait belanja unggulan pemerintahan baru di sektor kesehatan, pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah dialokasikan sebesar Rp1,8 triliun untuk meningkatkan RS tipe D menjadi tipe C beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya.

 

Sementara itu, alokasi program unggulan lainnya dari pemerintahan baru yang ditampung di APBN 2025 mencakup renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun dan pembangunan sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp2 triliun.  

Cek Artikel:  Hari Pelanggan Nasional Sejarah dan Tujuan

 

Tak hanya itu, program unggulan di sektor ketahanan pangan pun telah dialokasikan sebesar Rp15 triliun antara lain untuk membiayai pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa meliputi intensifikasi 80 ribu hektar dan ekstensifikasi (cetak sawah) seluas 150 ribu hektar.

 

Wahyu menjelaskan APBN 2025 merupakan APBN yang spesial karena didesain untuk mendukung agar transformasi berjalan efektif dan lancar.

 

Tetapi di lain sisi, tetap menjaga kredibilitas dan keberlanjutan APBN.

 

“Makanya di dalam APBN itu esensinya ada yang sifatnya melanjutkan program-program yang sudah bagus dan menambah sesuatu yang lebih bagus lagi dengan berbagai program reguler. Jadi ada ada keberlanjutan dan ada penguatan tujuannya untuk akselerasi,” kata Wahyu dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Senin, 30 September 2024. 

Cek Artikel:  Komite VI Pertegas Peran PT PNM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Pelaku Usaha Ultra Mikro di Bali

Mungkin Anda Menyukai