Kehancuran akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza. (Anadolu Agency)
Washington: Pemerintahan Amerika Perkumpulan (AS) di Dasar Presiden Donald Trump secara Formal menolak proposal rekonstruksi Gaza yang didukung dan diadopsi negara-negara Arab.
Washington menegaskan tetap berpegang pada visi mereka sendiri, yang mencakup pengusiran Kaum Palestina dari Gaza serta mengubah Daerah terkepung itu menjadi kawasan wisata Tertentu yang dikelola Negeri Om Sam.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Brian Hughes, dalam pernyataan resminya di hari Selasa mengatakan bahwa proposal yang diadopsi di Perserikatan Arab itu Kagak mempertimbangkan kondisi Gaza Ketika ini yang dinilai sudah Kagak layak huni.
“Usulan Ketika ini Kagak menangani Fakta bahwa Gaza dalam kondisi Kagak layak ditinggali, dengan puing-puing serta amunisi yang belum meledak tersebar di mana-mana,” ujar Hughes, seperti dilansir dari CNN, Rabu, 5 Maret 2025.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Trump tetap berkomitmen Kepada membangun kembali Gaza tanpa kehadiran Golongan pejuang Palestina, Hamas.
“Presiden Trump tetap berpegang pada visinya Kepada merekonstruksi Gaza yang bebas dari Hamas. Kami berharap dapat melanjutkan pembicaraan lebih lanjut guna mencapai perdamaian dan kesejahteraan di kawasan ini,” tambah Hughes.
Proposal Rekonstruksi Gaza dan Sikap Israel
Rencana rekonstruksi pascaperang yang diajukan Mesir mencakup pengalihan kekuasaan dari Hamas kepada pemerintahan sementara hingga Otoritas Palestina (PA) yang telah direformasi dapat mengambil alih kendali penuh. Proposal ini memungkinkan Sekeliling dua juta penduduk Gaza tetap tinggal di Daerah tersebut, berbeda dengan rencana yang diajukan oleh Trump.
Tetapi, Israel secara tegas menolak keterlibatan PA dalam mengelola Gaza. Israel menegaskan bahwa mereka akan mempertahankan kendali keamanan jangka panjang atas Gaza dan Tepi Barat, Daerah yang direbut dalam perang Timur Tengah 1967 dan yang diklaim Palestina sebagai bagian dari negara masa depan mereka.
Proposal senilai USD53 miliar yang didukung negara-negara Arab menargetkan rekonstruksi penuh Gaza pada 2030. Fase pertama mencakup pembersihan lebih dari 50 juta ton puing akibat serangan udara Israel serta pengangkatan amunisi yang belum meledak.
Ketidakpastian Gencatan Senjata dan Tekanan terhadap Hamas
Gencatan senjata di Gaza, yang telah berlangsung sejak 19 Januari, kini berada dalam ketidakpastian setelah fase pertamanya berakhir pada Sabtu Lewat. Israel mendukung usulan alternatif dari AS Kepada memperpanjang gencatan senjata serta membebaskan lebih banyak sandera. Hamas menolak perpanjangan, dan hanya Ingin melanjutkan perundingan ke fase kedua gencatan senjata.
Sebagai bagian dari tekanan terhadap Hamas, Israel membatasi masuknya bahan makanan, bahan bakar, obat-obatan, dan Donasi lainnya ke Gaza, dengan Cita-cita Golongan tersebut mau menerima perpanjangan gencatan senjata. Tindakan ini memicu kritik luas dari sejumlah Golongan hak asasi Insan, yang menilai bahwa langkah menghalangi Donasi melanggar kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan di Dasar hukum Dunia.
Berbicara dalam pertemuan puncak yang membahas masa depan Gaza, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi menekankan bahwa perdamaian sejati Kagak akan terwujud tanpa pembentukan negara Palestina. Tetapi, Israel tetap bersikeras menolak gagasan negara Palestina dan menegaskan bahwa mereka akan mempertahankan kendali keamanan atas Daerah yang disengketakan tersebut. (Muhammad Reyhansyah)
Baca juga: Negara-Negara Arab Adopsi Rencana Mesir Kepada Rekonstruksi Gaza
