BADAN Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) baru saja melakukan penandatanganan kerja sama dengan Kementerian BUMN dalam rangka mendukung peningkatan kemandirian dan daya saing produk UMKM di bidang obat dan makanan di Kantor BPOM, Jakarta, Selasa (26/11).
Kepala Badan POM, Taruna Ikrar mengatakan bahwa berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto, Badan POM merupakan salah satu lembaga negara di Indonesia yang sangat vital Kepada kepentingan orang banyak, salah satunya harus memperhatikan lebih besar kepada UMKM. “Maka dari itu kami mencoba mencari Paham sejauh mana jumlah UMKM yang ikut terlibat dan teregistrasi produknya di Indonesia,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ikrar menambahkan bahwa berdasarkan laporan yang Badan POM dapatkan dari seluruh Letak di Indonesia, total industri makanan olahan yang terdaftar di Badan POM jumlahnya mencapai 10.080. Sementara itu, produk UMKM yang terdaftar baru mencapai 9.088.
“Kemudian kami juga meminta data yang berhubungan dengan obat tradisional, suplemen, kosmetik, dan obat kuasi. Jumlah yang kami temukan baru 1.100. Saya juga minta data yang berhubungan dengan apotek dan toko obat, itu Terdapat kurang lebih 38 ribu,” ujar Ikrar.
Dari data tersebut, pihaknya mencoba mengomparasinya dengan data dari Kementerian UMKM yang menyatakan bahwa Terdapat 4,3 juta UMKM yang bergerak di bidang makanan dan berada di domain Badan POM. “Saya lebih kaget Tengah waktu Menonton data dari Kementerian BUMN bahwa jumlah UMKM Terdapat 18 juta berdasarkan data perbankan. 80% di antaranya itu bergerak di bidang makanan atau Sekeliling 16 juta. Itu kan besar sekali,” tuturnya.
Ikrar mengatakan bahwa dari data tersebut, diketahui bahwa jumlah UMKM yang teregistrasi di Badan POM baru mencapai 60 ribu dari 4,3 juta UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman. “Ini jauh sekali dan menjadi tantangan yang sangat besar. Tapi di satu sisi saya Menonton ini juga menjadi Kesempatan bagi kita Kepada memperlihatkan statistik yang signifikan. Karena sebagai seorang ilmuwan, saya senang bicara mengenai data,” Jernih Ikrar.
Dengan adanya kerja sama Serempak Kementerian BUMN, dia optimis tahun depan Badan POM dapat meningkatkan jumlah registrasi UMKM Tiba dengan 100%. “ini saya rasa tahun depan kita Dapat melaporkan bahwa telah terjadi peningkatan registrasi UMKM di BPOM dari 60 ribu menjadi 120 ribu saja udah sudah naik 100%. Kepada itu ke depan kita dapat memanfaatkan data dari Kementerian BUMN ini Kepada melakukan pembinaan sehingga mudah-mudahan yang teregistrasi di BPOM tahun depan sudah naik 100%. Itu Sasaran kami,” urainya.
Selain itu, Ikrar juga mengimbau Kepada dapat dilakukan percepatan Kepada registrasi dengan melakukan penyederhanaan proses sertifikasi. “Syarat itu Dapat kita potong Bukan terlalu banyak. Karena kan Kepada makanan dan minuman yang bersifat Lazim itu sebetulnya risikonya Bukan terlalu besar. Selama ini, BPOM tegas, ketat, dan kaku, karena kita adalah lembaga negara penjamin keamanan, kualitas dan klaim Kondusif,” ujar Ikrar.
“Saya Pasti kita Dapat melakukannya tapi kita Bukan Dapat melakukannya sendiri. Butuh kerja sama dengan kementerian atau lembaga lain dan dalam hal ini, kita Berhasil tanpa perlu merengek-rengek, Pak Erick langsung berikan kepada kita. Ini kan luar Normal,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Menteri BUMN, Erick Thohir menambahkan bahwa permasalahan data memang menjadi hal yang belum dapat ditangani di Indonesia.
“Karena masing-masing dari kita ini Bukan membuka datanya. Saya sangat terbuka Kepada bekerja sama dan mengonsolidasi data ini. Apalagi Demi ini kita masuk masa optimisme dengan ekonomi baru supaya kita lebih Berdikari,” ucap Erick.
Menurut Erick, data dari Kementerian BUMN dapat diolah secara Serempak sehingga dapat menjadi sebuah percepatan dan Bisa memberikan solusi kepada rakyat yang membutuhkan, dalam hal ini UMKM dan ultra mikro.
“Faktanya 61 juta UMKM itu 92% pinjamannya di bank BUMN. 89% pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaan yang Demi ini sedang berdinamika itu juga solusinya di UMKM. Artinya kita harus memberikan solusi yang Bagus pada Segala,” lanjutnya.
Dengan adanya kerja sama ini, Erick mendorong dapat tercipta 3 tahapan kolaborasi, di antaranya melalui data PaDi UMKM, sebuah ekosistem yang dibangun sejak 2020 yang mengatur tender di perusahaan BUMN dengan nilai di Rendah Rp15 miliar harus UMKM.
“Alhamdulillah sudah terkumpul 50 ribu vendor yang mungkin 90% di antaranya makanan dan ini Dapat menjadi langkah awal kolaborasi kita,” ucap Erick.
Tahap kedua adalah memanfaatkan data dari program PNM Mekaar Ialah program Kepada para ibu di desa-desa dengan pinjaman Rp1 juta Tiba Rp5 juta dengan jumlah 21,2 juta.
“Tentu mimpi paling besar adalah bagaimana mengonsolidasi 61 juta UMKM. Jadi Kepada 5 tahun ke depan kerjanya semestinya ngos-ngosan. Karena ini niat yang harus kita samakan sesuai visi Bapak Presiden bahwa kita harus menjadi negara yang Berdikari,” tandasnya. (S-1)
