Thailand Bikin Program Zero Dropout, Upayakan Sejuta Anak Putus Sekolah Kembali ke Kelas

Liputanindo.id – Thailand meluncurkan proyek “Thailand Zero Dropout” dan berupaya mengembalikan lebih dari satu juta anak yang putus sekolah agar dapat kembali bersekolah.

Dilansir dari VNA-OANA, proyek yang dipimpin oleh Biaya Pendidikan yang Berkeadilan (EEF) itu bertujuan mengurangi lebih dari satu juta orang putus sekolah menjadi 200 ribu dalam lima tahun ke depan.

Menurut Kementerian Pendidikan Thailand, Terdapat 11 juta anak usia sekolah di sana, tetapi sebanyak 1,02 juta Bukan mengenyam pendidikan pada tahun Lewat.

Lebih dari sepertiga anak-anak putus sekolah, sebagian Kembali Bukan Mempunyai catatan kehadiran sama sekali, sementara lebih dari 94.000 anak bahkan Bukan terdaftar dalam database pendidikan.

Cek Artikel:  Putra Aktor Terkenal Spanyol Dijatuhi Hukuman Seumur Hidup Atas Kasus Pembunuhan Berencana

Mayoritas adalah anak-anak dari buruh migran atau anak-anak Bukan berdokumen yang tinggal di daerah terpencil di perbatasan.

Golongan ketiga yang Bukan mendapat pendidikan adalah anak-anak penyandang disabilitas yang Bukan terdaftar.

Laporan dari EEF menunjukkan pandemi COVID-19 mendorong peningkatan tajam Nomor putus sekolah dan mengancam berbagai aspek pembangunan ekonomi.

Akibatnya, ratusan ribu keluarga di seluruh Thailand terjebak dalam kemiskinan, karena anak-anak mereka Bukan dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi dibandingkan orang Uzur mereka.

Menurut Laporan EEF, siklus kemiskinan turun-temurun itu dapat Membangun Thailand tetap berada dalam perangkap pendapatan kelas menengah selama puluhan tahun lebih.

Sementara itu, pemerintah memperkirakan pemenuhan Nihil Nomor putus sekolah akan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Thailand sebesar 1,7 persen.

Cek Artikel:  Mantan Mendagri Inggris Priti Patel Ajukan Diri Jadi Ketua Partai Konservatif

Pada Rontok 14 Juni nanti, EEF akan mengadakan pertemuan “Thailand Zero Dropout” pertama dengan 11 lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Pendidikan; Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat; Kementerian Dalam Negeri; serta Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Orang.

Mungkin Anda Menyukai