BANGSA ini telah menggantungkan cita-cita yang teramat tinggi, setinggi langit, ingin menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia. Cita-cita mulia itu dibalut dengan nama Visi Indonesia Emas 2045 atau Wawasan Indonesia Emas 2045.
Tekad tersebut diharapkan terealisasi pada 2045 sekaligus menandai 100 tahun kemerdekaan RI. Ketika itu terwujud, bangsa ini patut berbangga karena akhirnya bisa sejajar dengan negara-negara besar di tingkat global setelah satu abad lepas dari penjajahan.
Akan tetapi, kita juga harus bersiap untuk kecewa, mengubur mimpi itu dalam-dalam. Baru-baru ini, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) justru memprediksi Visi Indonesia Emas terancam kandas.
White paper bertajuk Dari LPEM bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029 mengungkapkan Indonesia belum memenuhi syarat menuju negara berpendapatan tinggi layaknya Tiongkok, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, dan Brasil ketika mereka pertama kali masuk kelompok negara berpendapatan tinggi.
Disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang stagnan di kisaran 5%, pertumbuhan kredit per tahun tidak pernah melampaui 15%, dan rasio pajak terhadap PDB hanya 9,9% (belum menembus 11%) dalam satu dekade terakhir.
Penyebab lain gagal terealisasinya Visi Indonesia Emas 2045 ialah faktor kontribusi industri terhadap produk domestik bruto (PDB) yang terus merosot hingga kini berada di level 18%. Belum lagi faktor kemiskinan ekstrem yang persisten pada angka 1,7%.
Apabila melihat laporan kemiskinan Badan Pusat Tetaptik (BPS) Maret 2023, tujuh provinsi pertambangan, yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, mengalami peningkatan kemiskinan sepanjang September 2022-Maret 2023.
Padahal, pemerintah kerap menggembar-gemborkan bahwa hilirisasi pertambangan bakal mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Faktanya angka kemiskinan di tujuh provinsi yang kaya akan sumber daya alam nikel gagal teratasi.
Segala situasi di atas semakin memperkuat betapa Indonesia terus membentur langit-langit kaca (glass ceiling) ke mana pun melangkah. Seolah ada hambatan tak terlihat yang menghalangi Indonesia untuk mencapai kemajuan.
Oleh karena itu, Kepala LPEM FEB UI Chaikal Nuryakin menekankan pentingnya upaya memitigasi ekonomi apabila Indonesia gagal menjadi negara maju. Strategi ini mesti dipersiapkan oleh para kandidat yang akan bertarung di Pemilu Presiden 2024 untuk meneruskan tongkat estafet dari Joko Widodo.
Pemerintahan saat ini dinilai terlalu terfokus pada 20% kelompok terbawah dan 10% kelompok teratas, tetapi justru melupakan kelompok kelas menengah yang porsinya 40%-80% dari total penduduk. Akibatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi stagnan.
Karena itu, harus dilakukan penguatan terhadap kalangan kelas menengah Indonesia yang angkanya terbilang besar, yakni 40%-80% dari total penduduk Indonesia. Apabila di 2045 tidak menjadi negara maju, negeri ini masih mempunyai kelas menengah yang kuat dan produktif.
Mereka yang sedang mengikuti kontestasi 2024 juga dituntut berkomitmen pada peningkatan kesetaraan kesempatan, akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, pekerjaan sektor formal, infrastruktur dasar, serta jaminan sosial menyeluruh.
Mitigasi lain yang wajib dipersiapkan ialah perbaikan faktor-faktor produksi yang ketimpangannya sudah sebegitu nyata. Mulai dari tanah, tenaga kerja, energi, modal, hingga teknologi.
Persoalan birokrasi dan perizinan yang bertele-tele serta merajalelanya korupsi baik di pusat maupun di daerah juga harus jadi prioritas tiga pasang calon presiden-calon wakil presiden. Kedua persoalan itu, suka tidak suka, ikut membuat pertumbuhan ekonomi sulit meroket.
Publik tentu mengingatkan agar pemimpin jangan cuma berhenti pada menulis mimpi. Pemimpin juga harus mampu menyusun strategi, cekatan dalam beraksi, dan sigap dalam menyediakan amunisi. Tanpa itu semua, yang tercipta bukanlah Indonesia Emas, melainkan Indonesia cemas.
