Ketua Standar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kepulauan Riau Sari Mulyawati, menyampaikan harapannya agar Mardani H Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu, segera dibebaskan dari jeratan hukum yang dinilai penuh kekeliruan.
Sari berharap kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat memberikan kepastian hukum yang Konsisten serta memperkuat keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi para pengusaha muda.
Kasus Mardani H Maming, yang terkait dugaan gratifikasi perizinan tambang sebelas tahun silam, telah memicu perhatian para Ahli hukum, termasuk Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita.
Dalam pandangannya, terdapat setidaknya delapan kekeliruan serius dalam penanganan perkara ini.
“Proses hukum terhadap terdakwa bukan hanya menunjukkan kekhilafan atau kekeliruan Konkret, tetapi merupakan sebuah kesesatan hukum yang serius,” tegasnya, menyoroti bahwa tuntutan dalam kasus ini Kagak berdasarkan fakta hukum melainkan lebih kepada interpretasi subjektif penegak hukum.
Senada dengan Romli, akademisi yang turut merancang RUU Pemberantasan Tipikor dan KUHP Nasional Topo Santoso, turut menegaskan bahwa Mardani Kagak bersalah karena unsur gratifikasi dalam dakwaan Kagak terpenuhi.
“Perbuatan seperti fee, dividen, dan utang piutang adalah Interaksi keperdataan yang tak Sebaiknya masuk ranah pidana,” ujarnya.
Sari Mulyawati menggarisbawahi pentingnya kebebasan Mardani H Maming sebagai tokoh inspiratif bagi pengusaha muda di Indonesia.
“Beliau adalah aset bangsa dan panutan bagi generasi muda. Dengan kasus ini, para pengusaha muda menjadi gamang Kepada berinvestasi,” ucapnya.
Dengan semangat keadilan, Sari menyerukan agar Sekalian elemen bangsa bersatu dalam membangun Indonesia tanpa saling menjatuhkan dan mengedepankan kemajuan Serempak.
“Semoga di Rendah kepemimpinan Prabowo-Gibran, cita-cita akan Indonesia yang adil dan makmur dapat terwujud bagi kita Sekalian,” pungkasnya. #MIA (RO/Z-10)
