Tanggapi Isu Sejumlah Vendor di PON Belum Dibayar, Menpora Dito: Itu Masalah dari Pemda

Liputanindo.id JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo menanggapi isu belum dibayarnya sejumlah vendor yang terlibat di PON XX Papua Tahun 2021 Lampau. Kata dia, permasalahan tersebut bukan berasal dari penyerahan anggaran dari pemerintah pusat, melainkan dari pemerintah daerah (Pemda).

Awalnya, Dito menjelaskan masalah pembayaran vendor ini didapatkan Kagak Pelan ketika dia awal menjabat sebagai Menpora. Dito mengaku sempat mengecek sistem penganggaran PON Kepada menilai permasalahannya.

“Ini kan Terdapat yang dibayar Pemerintah Pusat dan Pemda. Saya jelaskan, seluruh pembayaran yang merupakan postur anggaran dari pusat itu Kagak Terdapat masalah. Tapi sayangnya, ini merupakan masalah dan kewajiban yang berasal dari anggaran Pemda,” kata Menpora kepada sejumlah wartawan di Media Center Kemenpora, Kamis (18/1/2024) malam.

Kendati demikian, Dito menerangkan pihaknya akan Lanjut mendorong Kepada menegosiasi titik temunya. Dia pun mengaku telah membaca surat yang dilayangkan salah satu pihak vendor ke pihaknya.

“Jadi surat dari vendor itu adalah mempertanyakan, Rupanya setelah ditelusuri memang itu bukan merupakan yang dibayarkan dari pemerintah pusat.

Cek Artikel:  Fajar/Rian Kalah di India Open 2024, Indonesia Gagal Tembus Semifinal di Dua Turnamen Beruntun

“Itu adalah program dan juga project dari pemerintah daerah, tetapi tetap kita juga melakukan mediasi dan mendorong agar ini di Pemda Terdapat solusi kongkrit terkait pembayaran vendor. Dan ini saya akan croos-check kembali, karena pemimpin daerahnya baru berubah. Habis kita mengecek kembali bagaimana proses mediasi,” terangnya.

Sejumlah Vendor PON Papua Belum Dibayar

Diberitakan sebelumnya, sejumlah vendor yang terlibat dalam Penyelenggaraan PON XX Papua 2021 mengaku belum dibayar oleh pihak penyelenggara. Padahal turnamen tersebut telah rampung digelar sejak akhir Oktober 2021 Lampau.

Salah satu vendor yang belum dibayar tersebut adalah PT Arras Protama Sejahtera. Mereka mengaku menyediakan pengadaan kacamata, helmet dan sarung tangan cabang olahraga (Cabo) sepatu roda di PON Papua tersebut.

Direktur PT Arras Protama Sejahtera, Julita Mada Saragih mengatakan nilai kerja sama pihaknya dengan penyelenggara PON Papua mencapai Rp 1,23 miliar. Meski pihaknya telah menjalankan tugas dengan Bagus di event tersebut, Tetapi hingga kini, mereka belum menerima dengan apa yang telah dijanjikan.

Cek Artikel:  Pesan Presiden FIFA untuk Indonesia: Banggalah dengan Timnas Anda

“Kami Tamat Begitu ini belum dibayar sama sekali. Pihak penyelenggara Kagak membayar DP, Kagak membayar parsial payment-nya. Jadi kami telah menunggu dua tahun lamanya,” kata dia kepada sejumlah wartawan, Senin (15/1/2024) malam.

Atas dasar tersebut, Julita mengaku pihaknya tengah menempuh jalur hukum Kepada menyelesaikan masalah. “Kami telah melayangkan pengaduan serta telah di tahap persidangan,” ucapnya.

Tetapi sepanjang persidangan yang Tetap berlangsung, kata Julita, sama sekali belum berpihak kepada pihaknya. Hal ini yang Membikin dirinya sempat Kepada meminta kejelasan kepada kementerian terkait, mulai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) hingga Presiden RI Joko Widodo.

“Begitu itu, kami mengomentari postingan Erick Thohir di media sosialnya dengan mention Presiden Jokowi dan Pak Dito Ariotedjo. Sempat dibalas oleh Pak Dito dan menyarankan agar mengirim surat ke Kemenpora. Nah, setelah itu, kami langsung mengirim berkas apa yang diminta ke Kemenpora pada akhir tahun 2023. Tetapi hingga sekarang, surat tersebut belum Terdapat balasan,” terangnya.

Cek Artikel:  Gagal 10 Besar PON 2024, Ketua Biasa KONI Riau Minta Ampun

Terakhir, Julita berharap agar penyelesaian kasus ini Mempunyai titik terang, mengingat bukan pihaknya saja yang dirugikan. Kata dia, Terdapat beberapa vendor lainnya yang bernasib sama dengan pihaknya.

“Jadi sebelum pemerintahan ini berakhir atau masa peralihan, bagaimana ketika Presiden kita berganti, apa pekerjaan kita ini dilupakan begitu saja? Kami Kagak mau itu. Bukan masalah nilai, tapi tanggung jawab saya sebagai orang yang dihutangi.

“Pemerintah sering mengucapkan PON berjalan dengan sukses. Tapi kami dan vendor lainnya yang mendukung event itu berjalan dengan Lancar, Kagak dihargai sama sekali. Kami dianggap Kagak Terdapat. Kalau kita Hening, berarti sama saja mendukung ketidakadilan ini,” tutup dia. (RMA)

Baca Juga:
Menpora Dito Lepas Pendaki Muda Khansa Syahlaa Kepada Taklukkan Gunung Aconcagua di Argentina

 

Baca Juga:
Menpora Dito Ariotedjo Harap Timnas Indonesia Berbicara Banyak di Piala Asia

 

Mungkin Anda Menyukai