DI tengah polemik wacana pemilihan kepala daerah dipilih DPRD yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto, Perhimpunan Pelajar Indonesia Jepang (PPIJ) 2024-2025 menggelar Obrolan publik bertema Belajar dari Pemilihan Kepala Daerah di Jepang di Asmara Jawa Cafe Shinjuku, Tokyo. Personil Bawaslu RI, Puadi, yang menjadi narasumber turut membandingkan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) di kedua negara.
Dalam paparannya, Puadi membeberkan kompleksitas Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia yang dipengaruhi oleh keragaman geografis, sosial, dan budaya. “Indonesia ini luar Normal dengan Variasi keragaman Spesies, ras, dan sebagainya. Ini mempengaruhi style Penyelenggaraan Pilkada di masing-masing daerah,” ujarnya, dalam keterangannya, Rabu (25/12).
Puadi mengungkapkan tantangan serius dalam Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia, terutama masalah politik Doku yang Lagi menjadi kendala Esensial. “Biaya yang dikeluarkan Buat pencalonan kepala daerah di Indonesia sangat besar” ucap Puadi.
Puadi juga menyoroti kendala dalam pengawasan dan penegakan hukum Pilkada. Di pemilu, Apabila Terdapat kasus politik Doku, apakah melalui pintu Intervensi atau laporan yang dapat dijerat hukum hanya pemberi. Tetapi, Apabila kasusnya pada Pilkada, Bagus pemberi dan penerima dapat dijerat Hukuman pidana.
Selain itu, kata Puadi, Bawaslu Kagak Mempunyai kewenangan penggeledahan atau pemaksaan, Asal Mula yang mempunyai kewenangan hanya penyidik kepolisian dan kejaksaan saja. Sehingga Apabila Terdapat kasus harus masuk dalam sentra Gakkumdu sebagaimana diatur dalam Pasal 152 UU 10/2016 dan pasal 486 UU 7/2017.
Ketua Biasa PPIJ, Prima Gandhi mengungkapkan perbedaan Pilkada di Indonesia dan Jepang, menurutnya sistem pemilihan kepala daerah di Jepang, yang dikenal dengan sistem prefektur, dinilai lebih efisien. Periode kampanye yang hanya berlangsung dua minggu menjadi salah satu Elemen yang Membikin sistem ini lebih terkontrol dan Irit biaya.
“Di Jepang, transparansi Biaya kampanye jauh lebih Bagus. Setiap pengeluaran harus dilaporkan secara rinci. Ini berbeda dengan di Indonesia, di mana sering kali Biaya yang dilaporkan Kagak berimbang dengan pengeluaran aktual di lapangan,” ungkap Gandhi.
Obrolan ini mengidentifikasi beberapa pembelajaran Krusial dari sistem Pilkada Jepang, yakni jadwal pemilihan yang tetap dan terkontrol. Lampau periode kampanye yang efisien dan ramah lingkungan. Kemudian, transparansi Biaya kampanye yang lebih Bagus, partisipasi pemilih yang tinggi dan penegakan hukum yang tegas. (Ykb/I-2)
