Ilustrasi. Foto: Dok Liputanindo.id
Jakarta: Perusahaan sepatu di Kabupaten Tangerang, Adalah PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh dikabarkan melakukan Pemutusan Interaksi Kerja (PHK) massal. Badai PHK di industri ini juga sempat melanda PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi, menyampaikan PT Adis Dimension Footwear telah melakukan PHK 1.500 karyawannya. Sementara PT Victory Ching Luh sedang dalam proses PHK 2.000 karyawan.
“Kemudian juga Terdapat nanti tahun depan mulai Terdapat Kembali (PHK). Tapi bukan (soal) UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) tinggi. Alasannya bukan UMK,” kata Septo dilansir dari Investing.com, Jumat, 7 Maret 2025.
Menurut Septo, Unsur Primer yang memaksa kedua perusahaan tersebut mengurangi volume produksi, yakni penurunan pesanan dari pemegang merek. “Order dari pemegang merek yang kurang sehingga mereka Kagak mendapatkan order sehingga kan dari mereka akan mem-PHK,” ungkap Septo.
Proses PHK di kedua pabrik tersebut telah berlangsung sejak November 2024 hingga Januari 2025. Hingga kini, perusahaan Tetap menyelesaikan pembayaran hak-hak karyawan yang terdampak.
“Sekarang sedang proses pembayaran hak-hak karyawannya. Tetap (berlangsung) prosesnya,” ujar dia.
(Karyawan PT Sritex pulang kerja di hari terakhir operasional. Liputanindo.id/Triawati)
PHK mayoritas ke Personil KSPSI
Sementara itu, Presiden Konfederasi Perkumpulan Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mengatakan, PHK terhadap ribuan karyawan di dua pabrik sepatu itu mayoritas dilakukan kepada Personil KSPSI.
“Saya sudah mendapatkan laporan dari pimpinan SPSI tingkat perusahaan dan Lanjut melaporkan perkembangan perundingan antara Perkumpulan pekerja dan perusahaan,” kata Andi Gani.
Lebih lanjut dia meminta agar pemerintah Kepada bergerak Segera menangani masalah badai PHK yang kondisinya semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Dia menyarankan, agar pemerintah membentuk Satuan Tugas Tertentu masalah PHK yang terdiri dari lintas kementerian.
“Masalah PHK bukan hanya domain Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan harus diselesaikan secara menyeluruh,” ungkapnya.
Ia menyebut, Begitu ini pihaknya tengah berupaya melakukan komunikasi dengan seluruh pimpinan Perkumpulan pekerja di tingkat perusahaan yang bergerak di dua pabrik itu Kepada memastikan hak-hak buruh yang terkena PHK dapat terpenuhi. Di sisi lain, pihaknya juga akan menyebarkan informasi soal potensi kerja baru di tempat lain.
