PROVINSI Sulawesi Selatan (Sulsel) masuk ke jajaran lima besar daerah dengan tingkat kerawanan tinggi berdasarkan pemetaan kerawanan pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Di atas Sulsel pada peringkat 1 hingga 3 ditempati oleh Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur. Lampau di peringkat 5 ada Sulawesi Tengah. Hal itu didasari pada sejumlah indikator seperti sosial politik, pencalonan, kampanye, dan pungut hitung.
Demi itu, Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menegaskan seluruh aparat daerah serta penyelenggara pemilihan di Sulsel harus waspada jelang Pilkada 2024 yang akan berlangsung 27 November mendatang.
Baca juga : Personil DPR Minta Bawaslu dan Kemendagri Awasi Ketat Independenitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024
“Satu fase telah kita lalui, Pemilu 2024, yang situasi politiknya aman terkendali. Memang dari data Bawaslu RI disebut rawan rendah. Dan itu bisa kita buktikan saat itu,” katanya, Senin (9/9) di Makassar.
Tantangan ke depan, lanjut Mardiana, adalah Pilkada serentak 2024.
“Akan kita jawab. Kita ada di lima besar indeks kerawanan tinggi. Ini jadi tantangan bersama. Maka kita penting melukan mitigasi, tidak hanya persoalan data, tapi juga bagaimana mengintervensi dan memetakan,” lanjutnya dalam pembukaaan Peluncuran Peta Kerawanan Pemilihan Serentak Mengertin 2024.
Baca juga : Denda ASN Pelanggar Independenitas saat Pilkada Harus Lebih Progresif
Bahkan ditambahkannya, dari pantauan dan pengawasan yang dilakukan Bawaslu selama ini, sejak Pemilu 2024 lalu, yang menjadi sangat rawan dalam pantauan Bawaslu Sulsel, yaitu dalam sisi netralitas, baik oleh penyelenggara dan aparatur negeri sipil (ASN).
Dari data yang dimiliki Bawaslu Sulsel, daerah dengan pelanggaran tertinggi kategori netralitas ASN adalah Kabupaten Pinrang.
Di Kabupaten Pinrang, ada 29 kasus netralitas ASN yang ditangani dan 28 di antaranya sudah dilimpahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Baca juga : Bawaslu Bersyukur Pelanggaran Independenitas ASN Terang-terangan, Lebih Mudah Menindak
Kemudian ada Luwu Timur 19 kasus, Pangkep enam kasus, dan Luwu Utara sembilan kasus. Eksispun Kota Makassar memiliki dua kasus,
“Ini sebenarnya menjadi peringatan dini bagi kita, agar sebagai penyelenggara dan aparatur sipil negara harus punya komitmen. Jangan karena dekat dan adanya pola kekerabatan maka menjadi tidak netral. Cita-cita kita, dengan adanya peluncuran peta kerawanan ini bisa dielaborasi dan dicari cara strategis, agar semua bisa berjalan sesuai koridornya,” tegas Mardiana.
Karena pada Pemilu 2024 yang baru digelar Februari lalu, Bawaslu Sulsel yang mengerahkan 1.200 pengawas selama masa kampanye, menemukan terjadi potensi tindak pidana di sembilan kabupaten/kota, yaitu di Kota Palopo dan Makassar, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sinjai, Luwu Timur (Lutim), Luwu Utara (Lutra), Luwu, serta Bone.
Baca juga : Pemetaan Kerawanan Independenitas ASN Diluncurkan di Tengah Rencana Percepatan Pilkada
Bahkan empat daerah di antaranya menyelenggarakan pemilihan suara ulang (PSU) lantaran ada pemilih yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) tapi melakukan pemilihan dan bukan berasal dari lokasi pemilihan.
Termasuk ada 43 pelanggaran pemilu yang ditangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Beberapa pelanggaran sudah divonis dan yang lain tidak dilanjutkan karena tidak cukup bukti.
Langkah Strategis
Mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakhrulloh yang berhalangan hadir, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesbangpol Sulsel Ansyar menjelaskan, jika ini adalah pilkda serentak yang dilakukan untuk pertama kalinya, sehingga perlu langkah strategis untuk memastikan semua tahapan pilkada berlangsung aman.
“Harus mengidentifikasi masalah dalam proses pemilu, agar pilkada bisa berlangsung lancar sesuai harapan kita semua,” jelasnya.
Terkait Sulsel yang masuk lima besar provinsi tingkat kerawanan tinggi, dharapkan kegiatan peluncuran peta kerawanan bisa memberi
gambaran dengan jelas titik-titik rawan, agar bisa dirumuskan langkah strategis sebelum muncul konflik yang lebih besar.
“Bawaslu punya tugas mengedukasi. Pendidikan pemilih harus menjadi fokus utama kita. Krusialnya memilih cerdas, berdasarkan informasi akurat dan berpartispasi mengawasi pilkada agar meminimalisir kecurangan dalam pilkada. Kolaborasai memperkuat pemetaan dan menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif. Dan hasil pemetaan kerawanan ini bukan hanya jadi dokumen administrasi, tapi jadi pijakan untuk menyusun rencana kerja baik dengan pemda dan keamanan. Terlebih bagi masyarakat juga diajak untuk lebih peduli pada lingkungan sosial sekitar kita, dengan menciptakan susasan aman dan damai,” tutupnya. (LN/J-3)
