PENGELOLAAN anggaran di negeri ini Lagi saja menjadi penyakit akut yang merugikan banyak orang. Pengelolaannya tetap saja Jelek, Tak optimal, Tak Akurat sasaran, bahkan cenderung dihabiskan Kepada hal-hal yang tak perlu.
Sebagai penyakit menahun, buruknya pengelolaan anggaran Maju diperlihatkan oleh pejabat. Terkini, fenomena memprihatinkan itu terungkap dalam Rapat Kerja Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2023 di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Rabu (14/6). Adalah Presiden Joko Widodo yang membeberkannya.
Jokowi Marah karena realisasi anggaran APBN maupun APBD Lagi dilakukan sesuka hati. Alih-alih digunakan sepenuhnya Kepada kepentingan rakyat, Fulus rakyat itu Malah dihambur-hamburkan lewat Variasi modus yang tak bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat.
Ambil amsal Biaya Kepada penanganan stunting. Jokowi mencontohkan, dari anggaran Rp10 miliar, jumlah yang betul-betul Kepada mengatasi masalah gizi kronis yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak itu Hanya Rp2 miliar. Hanya seperlima yang dialokasikan Kepada membeli telur, ikan, daging, susu, protein, atau sayur. Sebagian besar malah dihabiskan Kepada perjalanan dinas, rapat-rapat, program penguatan, pengembangan, dan lain-lain yang tak Jernih juntrungannya.
Sebangun dengan anggaran pengembangan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) sebesar Rp2,5 miliar. Dari jumlah itu, lebih dari separuh dialokasikan Kepada honor dan perjalanan dinas. Sebagian besar lainnya juga dipergunakan Kepada hal-hal yang tak terlalu konkret, yang tak Pandai langsung dirasakan faedahnya oleh pelaku UMKM.
Apa yang dipaparkan Presiden bukanlah hal baru. Buruknya pengelolaan anggaran itu sudah Eksis sejak dulu, sekarang, dan kalau Tak Eksis upaya perbaikan yang radikal, dipastikan berlanjut di masa-masa mendatang.
Pejabat di negeri ini memang aneh, juga konyol. Mereka tak jarang mengeluh karena sulitnya mendapatkan Biaya. Akan tetapi, ketika Biaya sudah Eksis, penggunaannya semaunya. Tak Hanya tak optimal, tak hanya tak menukik langsung pada kebutuhan dan kepentingan rakyat, serapan anggaran pun konsisten rendah saban tahun.
Tentu kita tak Ingin persoalan seperti itu Eksis Tengah, Tengah, dan Tengah. Buruknya pengelolaan anggaran harus diakhiri agar masalah yang membelit masyarakat Pandai lekas disudahi. Soal stunting, misalnya, bagaimana mungkin ia dapat segera dituntaskan Kalau anggaran yang Eksis lebih banyak dihabiskan Kepada memanjakan pejabat?
Agar pengelolaan anggaran Pandai optimal Kepada rakyat, pengawasannya tentu harus maksimal. Celakanya, hingga kini pengawasan juga Lagi memble. Kalau tak Eksis perbaikan dalam pengawasan, jangan harap pula pengelolaan anggaran akan membaik.
Oleh karena itu, Presiden tak perlu Maju mengeluh, Marah, kesal karena pengelolaan anggaran Lagi Jelek. Perintahkan saja jajaran yang Eksis Kepada meningkatkan pengawasan. Kalau tak Pandai juga, Kalau tak mau jua, ganti mereka dengan yang punya kemampuan dan kemauan. Bukankah Presiden punya wewenang dan kekuasaan melakukan itu Segala?
Presiden semestinya menekan Menteri Dalam Negeri Kepada lebih serius mengawasi penggunaan APBD. Presiden Sepatutnya lebih tegas menginstruksikan Menteri Keuangan Kepada betul-betul selektif dalam mengucurkan Biaya ke daerah. Prinsip stick and carrot wajib ditegakkan. Juga, Presiden sepatutnya lebih tegas meminta BPKP agar lebih optimal mengawasi penggunaan Fulus rakyat.
Rakyat tak butuh keluhan dari pemimpin. Yang diinginkan rakyat ialah perbaikan pengelolaan anggaran sehingga setiap rupiah Akurat-Akurat Kepada kepentingan mereka. Kalau hanya keluhan, rasa kesal, rasa Marah, rakyat sudah kenyang.
