Strategi Bank Indonesia Jaga Perekonomian Makin Handal

Ilustrasi Gedung Bank Indonesia. Foto: dok MI/Ramdani.

Jakarta: Bank Indonesia (BI) Lanjut memperkuat respons bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran Buat menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan moneter diseimbangkan Buat menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan (pro-stability and growth), sedangkan kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar Fulus, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau Lanjut diarahkan Buat mendorong pertumbuhan (pro-growth).

BI Lanjut mengoptimalkan bauran kebijakan Buat tetap menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mendukung penuh implementasi program-program Pemerintah dalam Asta Cita, termasuk Buat ketahanan pangan, pembiayaan ekonomi, serta Percepatan ekonomi dan keuangan digital.

Sejalan dengan arah bauran kebijakan tersebut, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 14-15 Januari 2025 memutuskan Buat menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen, Spesies Mengembang Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,00 persen, dan Spesies Mengembang Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,50 persen.

Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi pada 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen, terjaganya nilai Ganti rupiah yang sesuai dengan Mendasar Buat mengendalikan inflasi dalam sasarannya, dan perlunya upaya Buat turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Ke depan, BI akan Lanjut mengarahkan kebijakan moneter Buat menjaga inflasi dalam sasarannya dan nilai Ganti yang sesuai Mendasar, dengan tetap mencermati ruang Buat turut mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian Dunia dan nasional,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo, Demi rapat KSSK, dilansir dalam laman Kementerian Keuangan, Senin, 27 Januari 2025.

Cek Artikel:  SEVA Berikan Kemudahan Kredit Mobil di GIIAS

 

Selain itu, BI Lanjut memperkuat strategi operasi moneter pro-market guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, mempercepat pendalaman pasar Fulus dan valuta asing (valas), serta mendorong Kategori masuk modal asing, melalui:

  1. Optimalisasi SRBI, SVBI, dan SUVBI.
  2. Menjaga struktur Spesies Mengembang instrumen moneter Buat tetap menarik Kategori masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik.
  3. Memperkuat strategi transaksi term-repo dan swap valas.
  4. Memperkuat peran Primary Dealer (PD) Buat meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement (repo) antarpelaku pasar.

“BI juga Lanjut melakukan penguatan strategi stabilisasi nilai Ganti rupiah yang sesuai dengan Mendasar melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan SBN di pasar sekunder,” Jernih dia.

Kebijakan makroprudensial Lenggang ditempuh Buat meningkatkan kredit/pembiayaan perbankan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, dengan memperkuat strategi Kebijakan Bonus Likuiditas Makroprudensial (KLM) Buat meningkatkan kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau mulai Januari 2025, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.


Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Foto: Liputanindo.id/Husen Miftahudin.
 

Kebijakan Bonus Likuiditas Makroprudensial

Hingga minggu kedua Januari 2025, BI telah menyalurkan Bonus KLM sebesar Rp295 triliun, atau meningkat sebesar Rp36 triliun dari Rp259 triliun pada akhir Oktober 2024. Bonus dimaksud telah disalurkan antara lain ke sektor pertanian, perdagangan, manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, Pembangunan, real estat, perumahan rakyat, serta UMKM, Ultra Mikro, dan hijau, melalui bank BUMN sebesar Rp129,1 triliun, bank BUSN sebesar Rp130,6 triliun, BPD sebesar Rp29,9 triliun, dan KCBA sebesar Rp5 triliun, mempertahankan:

  1. Rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar Kosong persen.
  2. Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94 persen.
  3. Rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi sebesar 100 persen dan Fulus Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah sebesar Kosong persen berlaku efektif 1 Januari Tiba dengan 31 Desember 2025.
  4. Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar lima persen dengan fleksibilitas repo lima persen dan Rasio PLM Syariah 3,5 persen dengan fleksibilitas repo 3,5 persen.
  5. Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) sebesar 30 persen dengan parameter kontrasiklikal Kosong persen atau ±5 persen.
  6. Memperkuat publikasi asesmen transparansi Spesies Mengembang Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada Spesies Mengembang kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM.
Cek Artikel:  Kemnaker Apresiasi Perusahaan Swasta atas Penerapan Edukasi Tuberkulosis

 

Kebijakan Sistem Pembayaran diarahkan Buat turut menopang pertumbuhan, khususnya sektor perdagangan dan UMKM, serta memperkuat akseptasi pembayaran digital masyarakat, antara lain:

  1. Melalui perluasan layanan BI-FAST yang mencakup layanan transfer secara kolektif (bulk transfer).
  2. Pembayaran atas dasar permintaan (request for payment).
  3. Transfer debit secara langsung (direct debit) Buat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam transaksi ekonomi dan keuangan yang Segera, mudah, murah, Kondusif, dan andal terhitung sejak 21 Desember 2024.

BI juga Lanjut mendorong penguatan implementasi inisiatif elektronifikasi Buat mendukung program-program Pemerintah melalui digitalisasi program kesejahteraan sosial dan elektronifikasi sektor transportasi. Selain itu, BI akan tetap memastikan stabilitas sistem pembayaran terjaga ditopang oleh struktur industri yang sehat dan infrastruktur yang Kukuh.

Cek Artikel:  Bisnis Perlindungan Siber kian Menjanjikan

Kebijakan pendalaman pasar keuangan Lanjut dilakukan dengan mengintegrasikan pengembangan produk, harga, dan pelaku pasar, serta infrastruktur, termasuk implementasi Central Counterparty (CCP) sebagai infrastruktur pasar keuangan sistemik yang menjalankan fungsi kliring dan novasi guna mengakselerasi pendalaman pasar Fulus dan pasar valas, meningkatkan efisiensi pasar, serta mendukung transmisi kebijakan moneter sehingga meningkatkan kapasitas pembiayaan.

BI juga memperkuat dan memperluas kerja sama Dunia di area kebanksentralan, termasuk melalui konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata Fulus lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas, bekerja sama dengan instansi terkait.

BI Lanjut memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Buat menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi:

  1. Pertama, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal diperkuat dalam pembelian SBN dari pasar sekunder oleh BI melalui bilateral buyback/debt switching.
  2. Kedua, dukungan memperkuat ketahanan pangan melalui program GNPIP di berbagai daerah dalam TPIP dan TPID.
  3. Ketiga, mendorong pembiayaan ekonomi melalui KLM ke sektor-sektor prioritas, termasuk pembiayaan inklusi dan hijau.
  4. Keempat, dukungan Buat Percepatan transformasi digital Pemerintah pada program kesejahteraan sosial, elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah dan sektor transportasi antara lain melalui koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Mungkin Anda Menyukai