Ilustrasi Gedung PLN. Foto: dok PLN.
Jakarta: PT PLN (Persero) mengaku terdampak dalam kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang berlaku pada Januari-Februari 2025. Salah satunya, PLN Pandai berpotensi kehilangan pendapatan hingga Rp10 triliun.
Merespons hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CoRE) Mohammad Faisal mengatakan program tersebut merupakan Insentif yang diberikan oleh pemerintah menggunakan Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Jadi, yang menanggung dari sisi kerugian memang mestinya itu adalah suntikan Biaya dari APBN kepada PLN. Jadi kalau PLN merugi, idealnya adalah karena ini adalah program pemerintah, ya ini ditanggung oleh APBN dong mestinya, sebagaimana juga Insentif-Insentif yang lain, termasuk diantaranya Bansos itu kan semuanya dari APBN,” kata Faisal Demi dihubungi, dikutip Minggu, 29 Desember 2024.
(Ilustrasi. Foto: Shutterstock)
PLN Kagak menanggung sendirian
Dalam hal ini, sambung Faisal, semestinya PLN Kagak menanggung kerugian itu sendiri. “Apalagi ini insentifnya Sekadar dua bulan, ya artinya walaupun PLN menyatakan kerugian Rp10 triliun, tapi bagi masyarakat ini artinya sebetulnya besar (potongannya), bahkan kurang kalau dua bulan itu bahkan kurang gitu ya,” ungkap dia.
Pemerintah, tambah Faisal, apabila Ingin serius memberikan Insentif bagi kelas menengah, Sebaiknya memberikan Insentif dalam jangka waktu yang cukup Lamban.
Hal tersebut menurutnya, bertujuan Demi menyembuhkan atau paling Kagak mengurangi beban bagi kelas menengah yang sekarang Lanjut mengalami penurunan.
