Liputanindo.id – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan penangguhan gelar Program Doktor yang diperoleh Menteri Kekuatan dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sepenuhnya menjadi wewenang Rektor Universitas Indonesia (UI)
“Itu kewenangan sepenuhnya dari Rektor UI,” kata Satryo, dikutip Antara, Senin (18/11/2024).
Lewat, kata Satryo, Kemendiktisaintek Bukan mencampuri persoalan seperti itu, sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari rektor terkait, dalam hal ini Rektor UI Heri Hermansyah.
“Kita Bukan mencampuri, Bukan intervensi kegiatan seperti itu. Silakan masing-masing rektor, membenahi dan menyelesaikan kegiatan di kampus masing-masing sesuai dengan Kebiasaan yang berlaku,” tegasnya.
Diketahui sebelumnya, Universitas Indonesia memutuskan Kepada menangguhkan kelulusan studi doktoral yang ditempuh oleh Bahlil.
Dalam Nota Dinas dengan Nomor: ND-539/UN2.MWA/OTL.01.03/2024 yang beredar, pihak UI meminta Ampun kepada masyarakat atas permasalahan terkait Bahlil Lahadalia (BL), mahasiswa Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Dunia (SKSG).
Selanjutnya, UI telah melakukan Penilaian mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG sebagai komitmen Kepada menjaga kualitas dan integritas akademik.
Adapun Tim Pengusutan Pengawasan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar telah melakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan Program Doktor di SKSG. Proses audit ini mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan Penyelenggaraan ujian.
Sebagai bagian dari upaya ini, sesuai dengan tugas dan kewajibannya, Dewan Guru Besar (DGB) UI akan melakukan sidang etik terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan dalam proses pembimbingan mahasiswa Program Doktor di SKSG.
Langkah itu diambil Kepada memastikan penyelenggaraan pendidikan di UI dilakukan secara profesional dan bebas dari potensi konflik kepentingan.
