Ilustrasi PLTA. Foto: MI
Menteri Kekuatan dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya tengah mengkaji skema komprehensif yang akan digunakan dengan tidak merugikan PT PLN (Persero), pengusaha Independent Power Producer (IPP), maupun tidak memberatkan negara jika akan memberikan subsidi.
Asal Mula, seperti diketahui, capital expenditure (capex) dalam pembangunan pembangkit berbasis EBT sangat mahal, Bahlil menyebutkan bahwa untuk satu MW pembangkit EBT, dana yang dikucurkan mencapai USD6 juta, nilai tersebut mencapai enam kali lebih besar apabila dibandingkan dengan pembangkit berbasis batu bara.
Bahlil pun melanjutkan untuk mengambil jalan tengah dengan memberikan kontrak IPP bekerja sama dengan PLN selama 30 tahun, dengan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) yang akan diturunkan bertahap setiap 10 tahun.
.jpeg)
PLTS Terapung Cirata. Foto: Arsip PLN
“Jadi sepuuh tahun dia berusaha untuk mengembalikan modalnya 20 tahun dia menikmati hasilnya. Dan Alhamdulillah metode ini dapat diterima baik oleh pemerintah, PLN dan pengusaha. Dan konsep ini saya pikir win-win solution,” sambung dia.
Ia pun memberikan contoh skema penurunan harga BPP secara bertahap dalam setiap 10 tahun pada pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), sehingga kedepannya tidak akan memberatkan beban subsidi negara dan PLN sebagai penyedia jaringan listrik nasional.
“Kalau tidak salah PLN itu menerima itu dalam peraturan kemarin saya sudah tanda tangani untuk 10 tahun pertama sekitar 9,5 sen untuk geotermal. Nanti bertahap 10 tahun, habis itu turun menjadi 7 sampai 7,3 sen. Habis itu diturunkan lagi. Supaya apa? PLN bisa dapat untung dan negara tidak diberikan beban,” jelas dia.
