KATA jembatan tak terlalu asing digunakan dalam politik, juga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Salah satunya datang dari Nikita Sergeyevich Khrushchev, politikus yang pernah memimpin Uni Soviet pada masa-masa awal Perang Dingin.
Kata Khrushchev, “Politicians are the same all over. They promise to build a bridge even where there is no river.” Kalau dibahasaindonesiakan kira-kira artinya, “Para politikus itu sama saja. Mereka berjanji akan membangun jembatan walaupun tidak terdapat sungai.”
Jembatan yang dimaksud Khrushchev kiranya berkonotasi negatif. Ia ingin menggambarkan bahwa janji politik ialah dagangan utama politikus dalam berkompetisi. Janji-janji yang terkadang tak masuk akal seperti membuat jembatan meski tak ada kali. Yang penting ia bisa memikat hati rakyat, tak peduli apakah janji itu mengada-ada atau apa adanya.
Istilah jembatan dipakai pula oleh Martin Luther King, aktivis hak sipil Amerika. Dia bilang, “Mari kita membangun jembatan, bukan tembok.” Ungkapan ini juga disampaikan Paus Fransiskus. Begitu mengenang 25 tahun runtuhnya Tembok Berlin pada 2014, Paus menyatakan, ”Kita butuh jembatan, bukan tembok.”
Arti jembatan yang dinarasikan Martin Luther King dan Paus Fransiskus jelas baik. Di mana ada jembatan, di situ ada penghubung antarmanusia, antarwarga negara. Sebaliknya, di mana ada tembok, di situ ada penutupan hati. Mahluk tak boleh terpisah oleh tembok, tetapi harus selalu terhubung sehingga perlu ada jembatan.
Kini, istilah jembatan digunakan politikus yang juga Presiden RI, Jokowi. Dia mengaku ingin menjadi jembatan bagi semua kekuatan, partai-partai politik, selepas Pilpres 2024 ini. Perannya sebagai jembatan itu mulai dirintis dengan mengundang Ketua Biasa Partai NasDem Surya Paloh ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu (18/2) malam.
Menurut Jokowi, pertemuan dengan Surya baru awal-awal. Selanjutnya, dia berkehendak menjadi penghubung bagi semuanya. Kagak jelas jembatan seperti apa yang dia maksud. Tak gamblang untuk menuju ke mana jembatan itu dia bangun.
Positif atau negatifkah jembatan Jokowi? Terlalu dini untuk menyimpulkannya. Kalau jembatan dibentangkan demi mendinginkan panasnya suasana, untuk merekatkan semangat kebangsaan yang terkotak oleh pemilu, itu ada baiknya. Sekeras apa pun berkompetisi, kita pada akhirnya memang harus menyatu kembali sebagai sesama anak negeri.
Akan tetapi, kalau jembatan dibuat untuk menyatukan seluruh kekuatan politik dalam satu kubu, ia tidaklah baik. Dalam politik, sama tak selalu bagus, berbeda kadang justru memberi warna. Apalagi dalam sistem demokrasi yang telah kita sepakati sebagai panduan bernegara sejak era reformasi.
Demokrasi memberikan tempat kepada penguasa dan oposisi, dua posisi yang jelas berbeda dengan sama terhormatnya, sama mulianya. Dalam demokrasi, oposisi ialah kebutuhan pokok yang, jika tak dipenuhi, akan menyebabkan ketidakseimbangan. Oposisi penting dan perlu. Karena itu, jangan pernah ada upaya untuk menegasi dan mengebirinya.
Memang belum ada kepastian siapa yang bakal berkuasa, siapa pula yang akan menjadi oposisi dari hasil pemilu kali ini. Hanya saja, jika tak ada sesuatu yang luar biasa, kiranya Koalisi Indonesia Maju tampil sebagai pemenang dan berhak mengendalikan kekuasaan lima tahun ke depan. Itu artinya, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan Partai Demokrat akan menjadi partai penguasa.
Apabila tak ada perubahan, partai-partai pengusung Anies dan Ganjar bakal menjadi oposisi di parlemen. Terdapat PDIP tentu saja, ada juga NasDem, PKS, dan PKB. Dari hasil hitung cepat, mereka lolos ke Senayan, sedangkan PPP masih menunggu peruntungan. Sekali lagi kalau tidak ada perubahan, kalau tidak ada godaan, kalau tidak ada yang tergoda untuk menyeberang ke koalisi sebelah.
Siapa tahan menjadi oposisi? Pertanyaan itu belakangan mengedepan. Menjadi oposisi memang tak enak. Menjadi partai penguasa sungguh mengasyikkan. Karena itu, tak mengherankan jika ada partai yang kalah dalam pilpres kemudian berubah pendirian, bergabung dengan pemenang.
Pada Pilpres 2014, misalnya, Partai Golkar mengusung Prabowo-Hatta dan kalah. Akan tetapi, di kemudian hari, Golkar yang memang tak punya tradisi menjadi partai oposisi menanggalkan baju oposisi mereka.
Pada Pilpres 2019, Gerindra mengusung ketua umum mereka, Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan kalah. Akan tetapi, di hari kemudian, mereka pindah haluan ke pemerintahan Jokowi. Demikian halnya dengan PAN. Mereka meninggalkan Demokrat dan PKS. Oposisi pun ada, tapi tiada. Terdapat tidak menggenapkan, tiada tak mengganjilkan. Mereka tak punya daya sebagai penyeimbang karena kecilnya kekuatan. Apalagi kini, setelah Demokrat masuk kabinet Jokowi dan AHY akhirnya jadi menteri.
Pertanyaannya, siapa lagi nanti yang kegerahan berpakaian oposisi lalu melepasnya dan meniti jembatan Jokowi? Kursi kekuasaan memang menggoda. Kita, setidaknya saya, cuma bisa mengingatkan bahwa seperti yang dikatakan ilmuwan politik Ian Shapiro bahwa pemerintahan demokrasi tidak bisa berkembang secara dinamis tanpa oposisi.
