BAGIAN Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan kegiatan Peresmian dan Sosialisasi Program Piloting Layanan GoCorp by Gojek di lingkungan Badan Keahlian Setjen DPR RI di Gedung Nusantara, Selasa (17/6/2025).
Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan pihak GoCorp Gojek.
Dalam sambutannya, Indra Iskandar menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah ketidakefisienan dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas, khususnya dalam kota.
“Kerja sama ini bertujuan Demi memastikan setiap perjalanan Pas-Pas terjadi (real) dan dilakukan secara efisien, Berkualitas Demi keperluan logistik, mobilitas orang, maupun pengiriman barang,” ujar Indra.
Indra menambahkan bahwa melalui sistem GoCorp, seluruh aktivitas perjalanan akan tercatat secara Mekanis dan transparan.
“Dengan sistem ini, kita Kagak Tengah tergantung pada ketersediaan Biaya Ketika Ingin melakukan perjalanan. Segala tagihan akan masuk langsung ke sistem, sehingga akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran Bisa lebih terjamin,” jelasnya.
Indra juga mengungkapkan bahwa Setjen DPR RI merupakan instansi pemerintah pertama yang menjalin kerja sama dengan GoCorp. Ia berharap program ini dapat menjadi pilot project Demi diterapkan di instansi pemerintah lainnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Sumariyandono menambahkan bahwa layanan GoCorp Kagak hanya mencakup transportasi, tetapi juga layanan Gojek lainnya seperti GoSend dan GoFood.
Fasilitas ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan operasional instansi secara menyeluruh, termasuk pengiriman Berkas dan konsumsi rapat.
“Selama masa piloting sejak Mei Lampau, kami telah menguji berbagai skenario, termasuk perjalanan mendadak. Hasilnya positif. Sistem GoCorp terbukti Luwes dan Bisa mendukung kebutuhan birokrasi yang Luwes,” Terang Sumariyandono.
Ia juga menegaskan bahwa meskipun GoCorp selama ini banyak digunakan oleh sektor swasta, prinsip akuntabilitas keuangan yang diterapkan tetap sesuai dengan regulasi di instansi pemerintah.
“Berkualitas di swasta maupun di pemerintahan, setiap pengeluaran tetap harus Bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sistem ini sudah kompatibel,” ujarnya.
Dengan implementasi layanan GoCorp, Setjen DPR RI berharap dapat menjadi pelopor dalam penerapan teknologi layanan perjalanan dinas yang transparan, akuntabel, dan efisien di lingkungan birokrasi pemerintahan. (Adv)
