PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak 2024 Enggak saja bermuatan aspek demokratis yang mencerminkan Ungkapan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin di tingkat daerah, tetapi juga rawan akan potensi konflik sosial dengan segala Dampak negatifnya.
Kekisruhan Ketika dalam masa proses kampanye Pilkada 2024 seperti yang kita lihat belakangan, seperti bentrok diduga antarpendukung Kekasih calon yang menewaskan satu orang di Sampang, Madura, kisruh antarpaslon dan pendukung pada Ketika debat publik di beberapa daerah, permasalahan peserta pilkada dengan penyelenggara, dan menyebarnya hoaks yang dilaporkan kepada pihak berwajib oleh sejumlah kalangan di berbagai daerah, Tetap menjadi fakta yang harus kita terima.
Apabila belajar dari banyak kasus soal kericuhan pada tahun-tahun sebelumnya, tentunya pilkada serentak tahun ini harus berjalan dengan kondusif, damai, tertib, dan Terjamin. Tentu saja hal itu Enggak sekadar kita jadikan Slogan belaka, tetapi harus sungguh-sungguh diaplikasikan agar pesta demokrasi Malah Enggak menjadi beban dalam demokrasi, yakni Penyelenggaraan pilkada yang Malah berujung pada konflik sosial yang lebih luas di masyarakat.
Banyak Elemen yang perlu diperhatikan dalam menciptakan pilkada yang Terjamin, damai, tertib, dan kondusif. Pertama ialah aspek pendidikan politik kepada masyarakat dalam menyikapi perbedaan pilihan. Berbeda pilihan dalam menentukan sikap terhadap Kekasih calon kepala daerah dalam pilkada merupakan sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi. Malah memaksakan satu pilihan terhadap masyarakat merupakan sikap Enggak demokratis dan bertolak belakang dengan kebebasan dalam menentukan calon pemimpin yang dijamin dalam undang-undang.
Malah, yang menjadi persoalan ialah tindakan-tindakan yang merusak demokrasi dengan model memainkan politik identitas hingga penggunaan kampanye hitam yang Malah berpotensi merusak pesta demokrasi. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah Berbarengan dengan aparat keamanan harus lebih aktif melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan dalam pilkada.
Mencegah penyebaran hoaks dan kampanye hitam ialah salah satu upaya dan langkah preventif dalam menciptakan pilkada yang damai. Banyak kasus kerusuhan dalam pesta demokrasi dimulai dengan munculnya Informasi Tipu yang tersebar di masyarakat oleh sejumlah oknum yang Enggak bertanggung jawab.
Kedua, netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara pemilu di daerah. Aspek tersebut perlu mendapat Pusat perhatian perhatian Alasan banyak sekali konflik pada pilkada Malah dipicu dugaan tindakan yang Enggak Independen dalam birokrasi pemerintahan dan penyelenggara pemilu.
Kondisi Ketika ini Dekat sebagian daerah diisi Pj kepala daerah yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Wajar saja, tuntutan dalam menjaga netralitas ASN dalam ajang pilkada serentak 2024 kerap disuarakan, sebagai bentuk dari upaya menjaga demokrasi tingkat daerah agar berjalan dengan prinsip jujur dan adil.
Deklarasi netralitas ASN dalam pilkada di seluruh daerah harus diikuti dengan pengawasan yang melekat Berkualitas oleh aparat maupun masyarakat. Bahkan, masyarakat juga proaktif dengan melaporkan Apabila Eksis ASN di daerah yang ikut serta dalam politik praktis Pilkada 2024 kepada penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah. Ini sebagai bentuk Konkret bahwa kita Seluruh menjaga perhelatan pilkada Bisa berjalan dengan Berkualitas.
Selain itu, penyelenggara pemilu di daerah Berkualitas KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus betul-betul menjaga integritas Kepada mewujudkan pilkada yang adil dan jujur tanpa memihak kepada salah satu Kekasih calon.
Integritas itu, sekali Kembali, Krusial ditekankan karena Apabila kinerja kedua lembaga itu Enggak Berkualitas atau Eksis indikasi Enggak Independen dan bahkan menguntungkan salah satu Kekasih calon di daerah, akan berpotensi memantik sejumlah konflik sosial dengan Langkah memobilisasi massa. Netralitas penyelenggara pemilu menjadi fondasi awal terwujudnya Pilkada 2024 yang Terjamin, damai, tertib, dan kondusif.
Ketiga, peningkatan keamanan jelang pilkada serentak 2024 dengan melakukan pemetaan potensi kerawanan dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Komisi I DPR Berbarengan dengan Kenalan kerja Ketika ini sedang berfokus melakukan pemetaan potensi kerawanan dengan Menonton dalam berbagai perspektif, Berkualitas perspektif intelijen maupun perspektif kamtibmas.
Hal itu perlu dilakukan agar dengan peta tersebut setidaknya mereka Bisa mencegah adanya konflik di masyarakat dalam pilkada, termasuk juga melakukan formulasi tindakan dan kebijakan dalam mewujudkan Pilkada 2024 yang seperti kita harapkan. Perbedaan Tanda khas masyarakat antardaerah, letak geografis, dan Elemen-Elemen pendukung lain akan dianalisis secara mendalam sehingga gambaran peta rawan konflik dalam pilkada Bisa terbaca dengan signifikan. Dengan demikian, upaya pencegahannya juga berjalan dengan Pas sasaran.
Akhirnya, upaya mewujudkan pilkada yang Terjamin, damai, tertib, dan kondusif ialah kontribusi Berbarengan antara masyarakat, pemerintah, dan aparat yang bertugas. Termasuk juga Kekasih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah juga Mempunyai tanggung jawab itu, dengan mengedepankan prinsip pemilihan Standar yang jujur, adil, dan Enggak menggunakan Langkah-Langkah yang dilarang undang-undang dalam masa kampanye, masa tenang, pada Ketika pemilihan, bahkan hingga pada Ketika penghitungan Bunyi.
Kerja sama Seluruh pihak dalam mewujudkan pilkada yang kondusif itu dibutuhkan agar semakin tahun Langkah kita berdemokrasi semakin matang sehingga kita Bisa memilih pemimpin berdasarkan visi, misi, dan program kerja.
Saya, secara pribadi, sebagai pihak yang pernah ikut berkontestasi dalam Pilkada 2018 Bisa merasakan ketegangan yang Ketika ini mungkin juga dirasakan para peserta pilkada di seluruh Indonesia, utamanya pada hari mendekati pencoblosan 27 November mendatang.
Semoga Seluruh kontestan pilkada dapat mengendalikan hati dan pikiran Kepada Bisa tetap menerima setiap hasil yang didapatkan karena tentu hal itu menjadi barometer bagi para pendukung mereka. Menempuh jalur hukum Apabila terjadi permasalahan, Berkualitas sebelum maupun sesudah pencoblosan 27 November lebih bijak dan menunjukkan sikap kepemimpinan yang gentle daripada harus menempuh jalur lain di luar jalur hukum, yang Malah menimbulkan potensi konfik sosial luas di masyarakat.
Selamat berkontestasi.
