PENGAMAT transportasi sekaligus Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyebut kemacetan parah di jalur Puncak bukanlah hal baru. Jalur tersebut memang identik dengan kemacetan apalagi saat masa libur panjang. Kemacetan di jalur Puncak Bogor pada periode liburan panjang Maulid Nabi Muhammad SAW dilaporkan terjadi hingga belasan jam.
Djoko menilai koordinasi dan antisipasi telah dilakukan pemerintah pada setiap periode liburan untuk mengantisipasi kemacetan. Tetapi, menurutnya perlu ada solusi jangka panjang. Karena, kemacetan justru akan semakin parah dari tahun ke tahun.
Baca juga : Sempit 14 Jam di Jalur Puncak, Polres Bogor Jernihkan Argumennya
“Dari dulu hingga sekarang pasti sudah ada koordinasi. Masalahnya tidak sekedar koordinasi semata, namun apakah ada kebijakan lain yang dilakukan?,” ujarnya kepada Media Indonesia, Senin (16/9).
Menurutnya, setiap tahun jumlah kendaraan terus bertambah. Hal itu membutuhkan solusi baru yang lebih efektif. Dia menyebut pernah ada solusi membangun kereta gantung dan sudah lakukan kajian oleh BPTJ. Tetapi hingga sekarang wacana tersebut lenyap.
“Mengertin 2021 sudah ditawarkan ada layanan Trans Pakuan di jalur ini, namun ditolak Bupati Kabupaten Bogor saat itu. Akhirnya, sang Ibu Bupati masuk bui kena OTT (operasi tangkap tangan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” imbuhnya.
Baca juga : Belum Eksis Solusi Atasi Sempit di Sawangan Depok
Djoko menilai ada kepentingan pihak tertentu sehingga solusi kemacetan di jalur Puncak tidak menemui titik terang. Salah satunya terkait lahan yang diyakini dimiliki oleh banyak pejabat kabupaten.
“Maunya dibangun jalur Puncak 2, supaya dapat ganti untung lahan yang sebagian besar dimiliki pejabat Kabupaten Bogor termasuk Bupatinya, tidak punya anggaran, minta bantuan Kementerian PUPR tidak dituruti. Kalau bangun angkutan umum dapat dipastikan pejabat Kabupaten Bogor tidak dapat apa-apa,” jelasnya.
Buat itu, seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan, menurutnya perlu ada kebijakan baru dari pemerintah. Ia juga mendorong para pemangku kepentingan berkolaborasi dan mendukung kebijakan solutif sehingga dapat mengurangi kemacetan di jalur Puncak yang tidak pernah selesai setiap tahun. (H-3)
