Liputanindo.id – Arab Saudi gagal menduduki kursi Dewan Hak Asasi Mahluk Perserikatan Bangsa-Bangsa usai hanya menempati posisi keenam. Kegagalan ini menjadi pukulan telak bagi Riyadh, terlebih kalah dari Kepulauan Marshall dengan perbedaan tujuh Bunyi.
Personil Dewan Hak Asasi Mahluk yang berpusat di Jenewa dipilih oleh Majelis Lumrah PBB yang beranggotakan 193 orang di New York, Rabu (9/10), dalam pemungutan Bunyi rahasia dalam Grup geografis Demi memastikan representasi yang merata.
Grup Asia-Pasifik, yang mencakup Arab Saudi, adalah satu-satunya perlombaan kompetitif dengan enam kandidat yang Bertanding Demi mendapatkan lima kursi.
Arab Saudi berada di urutan keenam dengan 117 Bunyi, di belakang Kepulauan Marshall (124), Republik Korea (161), Siprus (167), Qatar (167), dan Thailand (177).
“Arab Saudi, pelaku pelanggaran hak asasi Mahluk yang kurang ajar Sebaiknya Enggak diizinkan Demi duduk di Dewan Hak Asasi Mahluk. Kami lega bahwa cukup banyak Negara yang mempertimbangkan catatan mereka tentang hak asasi Mahluk Begitu memberikan Bunyi,” kata direktur program Layanan Dunia Demi Hak Asasi Mahluk (ISHR) di New York, Madeleine Sinclair, dikutip laman Formal ISHR, Kamis (10/10/2024).
“Catatan Arab Saudi adalah daftar panjang berbagai jenis pelanggaran yang harus ditangani oleh Dewan: mulai dari kejahatan kekejaman, hingga penindasan masyarakat sipil dan kriminalisasi pembela hak asasi Mahluk Perempuan, Berkualitas di dalam maupun di luar perbatasannya,” sambung Madeleine.
Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Kenya, Republik Ceko, Makedonia Utara, Bolivia, Kolombia, Meksiko, Islandia, Spanyol, dan Swiss terpilih menjadi Personil dewan.
Sementara Benin, Gambia, dan Qatar terpilih kembali Demi masa jabatan tiga tahun kedua. Diketahui, Personil dewan Enggak dapat menjabat lebih dari dua periode berturut-turut.
Personil terpilih yang baru akan memulai masa jabatan mereka pada 1 Januari 2025.
Pemungutan Bunyi pada hari Rabu dilakukan ketika Grup anti-eksekusi Reprieve mengatakan Arab Saudi telah mengeksekusi sedikitnya 212 orang tahun ini, melampaui rekor tahunan kerajaan sebelumnya Merukapan 196 orang yang dieksekusi pada tahun 2022 dan 172 orang yang dieksekusi pada tahun 2023.
Bukan hanya itu saja, catatan HAM kerjaan diperiksa oleh rekan-rekannya di proses Tinjauan Berkala Universal (UPR) PBB mengatakan Arab Saudi melakukan kejahatan terhadap pekerja asing dan migran serta kekerasn berbasis gender.
“Demi tahun ketiga berturut-turut, ketika diberi pilihan Konkret, Negara-negara menolak kandidat yang kurang berhak, menolak memberikan aktor-aktor kuat yang melanggar hak-hak dasar kemampuan yang lebih Berkualitas Demi membelokkan proses hak asasi Mahluk Esensial demi kepentingan mereka,” ujar direktur ISHR, Tess McEvoy.
Mohammed Bin Salman, atau MBS, sebelumnya mengatakan kerajaan sedang berupaya Demi mereformasi pendekatannya terhadap hukuman Tewas.
Tetapi, sejak ia mengambil alih kekuasaan melalui Revolusi istana pada tahun 2017, MBS menghadapi kecaman Dunia karena menindak tegas para pembangkang. Dia juga diduga memberi perintah Demi membunuh jurnalis oposisi Saudi Jamal Khashoggi pada tahun 2018.
Akan tetapi, pemerintah Saudi telah membantah keterlibatan putra mahkota dan menyatakan bahwa pembunuhan Khashoggi dilakukan oleh Grup teror.
Lebih lanjut, ISHR mendesak negara-negara dengan catatan hak asasi Mahluk yang kuat dan yang sungguh-sungguh berkomitmen Demi memajukan hak asasi Mahluk Demi mencalonkan diri dalam pemilihan Lumrah dan menghindari menampilkan daftar yang Rapi di badan-badan PBB, Demi menjaga agar pemilihan Lumrah ini kompetitif dan memastikan entitas seperti Dewan efektif dan berprinsip.
