ATMOSFER politik negeri ini disesaki oleh aktivitas partai politik. Aktivitasnya itu menjadi barometer kualitas demokrasi. Kata Schattschneider, demokrasi tidak dapat hidup dengan baik dan layak tanpa kehadiran partai politik.
Partai politik itu, menurut Max Weber, ialah anak kandung demokrasi. Eksis dua kegiatan partai yang menyedot perhatian publik saat ini. Pertama, rekrutmen calon anggota legislatif dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota. Kedua, rekrutmen bakal calon presiden dan wakil presiden. Tak ada seorang pun mengisi kedua posisi itu tanpa melalui partai politik.
Terdapat 9.919 orang masuk ke daftar calon sementara yang diumumkan Komisi Pemilihan Lumrah (KPU) pada 19 Agustus 2023. Akan tetapi, calon anggota legislatif yang diajukan 18 partai politik itu kalah pamor jika dibandingkan dengan capres-cawapres.
Capres-cawapres menjadi topik paling menarik didiskusikan dari tingkat elite sampai warung kopi. Meski demikian, setelah ada kepastian nama bakal capres, perhatian publik pun bergeser kepada bakal cawapres yang selama ini dikenal sebagai ban serep.
Bakal cawapres yang resmi dideklarasikan ialah Muhaimin Iskandar untuk mendampingi bakal capres Anies Baswedan. Keduanya dideklarasikan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) di Hotel Majapahit, Surabaya, Sabtu (2/9/). Dua bakal capres lainnya masih jomblo, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.
Jabatan wapres disebut sebagai ban serep. Ibarat ban serep mobil, wapres berfungsi ketika presiden berhalangan. Ban serep itu tetap diletakkan pada tempatnya sepanjang ban utama masih berfungsi dengan baik.
Meski berfungsi sebagai ban serep, posisi cawapres tetap dikejar sampai melampaui akal sehat. Ketika bakal capres dan bakal cawapres masih sejalan, mereka saling memuji. Tatkala berpisah jalan, muncul tudingan pengkhianatan. Itu namanya politik poco-poco, maju memuji mundur mengumpat.
Posisi bakal akan menentuan kemenangan dalam Pemilu 2024 karena elektabilitas bakal calon presiden yang terekam dalam berbagai survei masih beda-beda tipis.
Unsur-faktor yang menjadi penentu seseorang dilamar menjadi bakal cawapres ialah elektabilitas, dukungan partai politik, kesiapan logistik, dan kecocokan pribadi antara bakal capres dan bakal cawapres.
Bakal cawapres diharapkan menjadi penentu kemenangan di daerah dengan jumlah pemilih terbanyak. KPU menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 orang pada 2 Juli 2023.
Dari DPT yang telah ditetapkan, pemilih di enam provinsi di Nusa Jawa mencapai 56,33% dari total pemilih nasional. Rinciannya, pemilih di Jawa Barat 35.714.901 pemilih, Jawa Timur 31.402.838, Jawa Tengah 28.289.413, Banten 8.842.646, DKI Jakarta 8.252.897, dan DI Yogyakarta 2.870.974. Provinsi di luar Nusa Jawa yang memiliki jumlah pemilih masuk lima besar ialah Sumatra Utara dengan 10.853.940 pemilih.
Sebaran data pemilih itu mengonfirmasikan bahwa Jawa masih menjadi penentu kemenangan. Siapa pun capres-cawapres yang menguasai Jawa akan berpotensi besar memenangi Pilpres 2024.
Elok nian bila partai politik tidak hanya mengedepankan fungsi rekrutmen. Peran lain yan mestinya dijalankan secara saksama ialah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Selain itu, partai politik hendaknya tetap tegak lurus atas perannya sebagai penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
Pendidikan politik dan perekat kebangsaan sangat dibutuhkan saat ini tatakala menjelang Pemilu 2024, politik identitas masih digunakan secara vulgar. Kata Donald L Morowitz, politik identitas merupakan suatu pemberian label atau garis yang tegas untuk siapa yang akan dipilih atau siapa yang akan ditolak.
Harus tegas dikatakan bahwa politik identitas itu telah menegasikan hakikat politik sebagai jalan kemuliaan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Polarisasi masyarakat masih dirasakan dalam label cebong dan kamparet. Mestinya, tugas partai politik untuk menolak pembelahan dengan mengatakan selamat tinggal cebong dan kampret.
Dalam perspektif itulah, patut diapresiasi pidato politik Ketua Lumrah Partai NasDem Surya Paloh saat deklarasi Anies-Muhaimin. ”Hari ini, kita ucapkan selamat tinggal pada politik cebong dan kampret yang memang mengadu domba, memecah belah, dan merusak semua sistem nilai kebangsaan. Tentunya selamat datang politik kebinekaan yang mempersatukan semua elemen secara kukuh di negeri tercinta ini,” kata Surya Paloh.
