TIM Transisi Pramono Anung-Rano Karno menyebutkan program sekolah swasta gratis di Jakarta akan diuji coba terlebih dahulu. “Kemarin kami rapat tiga, empat kali dengan Dinas Pendidikan, mungkin akan dicoba, uji coba dulu,” kata Ketua Tim Transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah di Jakarta, Jumat (24/1).
Kendati demikian, keputusan Demi menjalankan program ini atau Kagak Terdapat, berada di tangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Rano Karno.
“Tapi balik Tengah ini keputusan tetap di pak gubernur dan pak wakil gubernur,” ujar Ima seraya menambahkan pihaknya Lagi membahas mekanisme Penyelenggaraan sekolah swasta gratis.
Terkait sekolah swasta gratis, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyatakan program ini tak hanya membiayai Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), melainkan juga kebutuhan pribadi peserta didik.
Tetapi, Disdik menyatakan Lagi menyiapkan regulasi dalam bentuk peraturan daerah (Perda) tentang Sistem Pendidikan di Jakarta.
Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Serempak Pemerintah Provinsi DKI telah sepakat memasukkan program sekolah swasta gratis dalam anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) sebesar Rp2,3 triliun. Selanjutnya, regulasi ini menunggu persetujuan gubernur terpilih.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menargetkan regulasi atau payung hukum berupa rancangan peraturan daerah (raperda) Demi mengatur program sekolah gratis selesai pada akhir Januari 2025.
Dia mengatakan pembahasan raperda tersebut Lanjut dikebut karena program sekolah gratis di Jakarta akan diterapkan pada tahun ajaran baru 2025. Dengan demikian, aturan yang mengatur hak, kewajiban hingga Hukuman harus sudah tersedia sebelum tahun ajaran baru. (Ant/J-2)
