Liputanindo.id – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), Jufri Rahman mengatakan sosialisasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Panduan Penyusunan APBD Tahun 2025 Dapat menjadi solusi perbedaan persepsi yang terjadi di pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atas perbedaan dalam penyusunan APBD.
“Setiap tahun, setiap kita menyusun anggaran, di antara kita sendiri berbeda pendapat. Padahal, di dalam Keyakinan itu kita dilarang berdebat atau berdiskusi sesama orang awam,” kata Jufri Rahman pada sosialisasi yang digelar Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel di Makassar, Jumat silam.
“Ini persoalannya Pak, kebetulan Terdapat Pak Dirjen, Segala persoalan yang dihadapi selama ini tanyakan kepada ahlinya,” ucap dia.
Ia menjelaskan, kegiatan yang dihadiri pemateri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah ini menjadi kesempatan seluruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kepada bertanya langsung terkait dengan Panduan pengelolaan anggaran yang harus dijalankan.
Apalagi Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakrulloh telah menekankan Kepada menciptakan APBD sehat. Sehingga, lanjutnya, ke depannya Enggak Terdapat Tengah perbedaan persepsi atau pendapat terkait dengan pengelolaan APBD Kepada tahun anggaran 2025.
Menurut dia, substansi pengelolaan keuangan di APBD orientasikan kepada kepentingan rakyat. Kalau dua kepentingan bertabrakan antara program prioritas, sepanjang itu Kepada rakyat, dukung yang menyasar kepentingan rakyat.
“Pesan saya kepada adik-adik jangan membenturkan keinginan kepala daerah itu dengan kalian,” terangnya.
Enggak hanya dalam pengelolaan keuangan, Jufri Rahman juga berharap kepada pemerintah pusat agar dapat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (pemda) dalam melakukan Penilaian sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi finansial di daerah. Terlebih Tengah, kata Jufri, keuangan di Sulsel Begitu ini sedang Enggak Bagus-Bagus saja.
“Sahabat-Sahabat TAPD harus sepakat. Sekarang tanya pada Pak Maurits (Dirjen Bina Keuangan Daerah) ini ahlinya, karena pada Begitu kita sudah selesai menyusun APBD, kami diberi juga kewenangan mengevaluasi,” ujarnya.
“Nah kalau kami sendiri Enggak bersepakat dengan mereka, bertengkar kami di Makassar. Karena itu kita sepakati dulu sejak awal pada Begitu melakukan Penilaian juga oleh Sahabat-Sahabat Dirjen Bina Keuangan Daerah beri kami ruang sedikit Kepada menyesuaikan dengan kondisi riil,” lanjutnya.
Sementara itu Kepala BKAD Sulsel Salehuddin mengungkapkan Panduan penyusunan anggaran ini menjadi sangat Krusial Kepada tahun 2025, karena adanya masa transisi kepemimpinan nasional, sehingga kebijakan-kebijakan di tahun 2025 dipastikan akan Terdapat perubahan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Maksud dan tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini adalah Kepada memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi terhadap Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 ini,” ucapnya.
Selain itu ia berharap sosialisasi tersebut dapat menjadi Perhimpunan Obrolan terkait berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang diatur dengan berbagai regulasi, Bagus terkait Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 maupun regulasi lainnya yang berkaitan dengan penyusunan keuangan daerah.
“Jadi apa yang menjadi kendala permasalahan di kabupaten/kota, kalau Dapat di-clear-kan hari ini di sini. Karena sangat langka, Pak Dirjen Terdapat, Pak Direktur (Direktur Perencanaan Anggaran Daerah) Terdapat, jajarannya Terdapat, lengkap Segala,” ujarnya.
Berdasarkan laporan yang disampaikannya, kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih 500 orang yang merupakan Kepala OPD, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Inspektorat, Sekretaris Dewan, Kepala Bidang Anggaran dari Segala Kabupaten/Kota.
