Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Lagi Lalu tancap gas menjalankan operasi penghematan di kementerian dan lembaga (K/L). Terdapat sejumlah perubahan yang dirasakan, Bagus yang kasat mata maupun menyoal kinerja lembaga.
Kalau Anda melintas di depan kantor-kantor kementerian di Indonesia biasanya Terdapat Persona-Persona pejabat yang menyambut lewat videotron. Termasuk di Kementerian ATR/BPN.
Demi Ketika ini, Anda Bukan Bisa Menyantap Persona para pejabat itu di Kementerian ATR/BPN Asal Mula videotronnya dimatikan demi Irit anggaran. Selain itu, hanya satu lift yang dioperasikan Demi akses naik turun para pegawai kementerian.
Kondisi serupa juga dialami Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mulai lampu, lift, hingga Anggaran Demi perlindungan saksi dan korban juga dipangkas.
“Sangat berdampak kepada para korban terorisme yang sebagai terlindung dari LPSK, termasuk saya sendiri. Saya sendiri korban bom terorisme JW Marriott 2003,” kata Sekjen Yayasan Keluarga Penyintas (YKP), Vivi Normasari, baru-baru ini.
Hitung-hitungan Komisi Yudisial (KY) Demi gaji pekerjanya juga hanya cukup hingga Oktober 2025. Menariknya, anggaran Demi Kementerian Pertahanan Bukan ikut dipangkas. Begitu juga dengan anggaran kepolisian, meski belakangan anggaran Polri dipangkas tanpa menyentuh gaji dan tunjangan pegawai.
Ini berbeda dengan Vietnam yang turut menggunting anggaran militer dan polisi dalam rangka berhemat besar-besaran. Vietnam juga merampingkan jumlah kementerian dan lembaganya dari 30 menjadi 22.
Mungkinkah Presiden Prabowo juga akan memangkas jumlah para pembantunya yang mencapai lebih dari 100 orang? Siapa Paham Apabila lebih ramping, pemerintahan Bisa melaju lebih kencang. Pasalnya, Lagi banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi seperti janji pemerintah.
