Pemerintah menargetkan swasembada pangan dipercepat dari yang semula ditetapkan pada 2028 menjadi 2027. Ketua Perkumpulan Petani Indonesia Henry Saragih mengatakan Sasaran tersebut terlalu ambisius. Ia pun meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan itu.
“Menurut saya lebih bagus mereka mengkaji ulang kembali karena mengingat menteri pertaniannya, menteri yang didorong Demi mencapai swasembada pangan ini, kan Kagak banyak berubah. Menurut saya lebih bagus dikaji ulang. Kita lihat sepuluh tahun pemerintahan Jokowi aja Kagak tercapai,” kata Henry Demi dihubungi, Sabtu (23/11).
Henry menilai, pemerintah perlu melakukan hal-hal di luar program yang Demi ini dijalankan. Sebagai Misalnya, ia meminta kepada pemerintah Demi memberikan tanah kepada petani pangan yang mayoritas adalah petani kecil. Henry juga mengungkapkan bahwa jumlah petani gurem di pemerintahan Jokowi meningkat menjadi 16,8 juta jiwa.
“Jadi Krusial melakukan reforma agraria, membagikan tanah kepada petani itu Krusial sekali, karena mayoritas petani kita gak punya tanah. Bukanlah karena petani gak Dapat berproduksi, tapi tanah yang dikuasainya sedikit sekali,” ucapnya.
Selain itu, Henry juga meminta kepada pemerintah yang baru melalui Kementerian Pertanian menekan laju konversi lahan pertanian. Asal Mula, di pemerintahan Jokowi dulu itu Eksis Dekat 150.000 hektare per tahun lanju konversi dari lahan sawah ke non sawah.
“Yang ketiga, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini harus harus membangun irigasi karena dari 7,3 juta hektare lahan baku sawah sekarang, itu 50% belum sawah irigasi, 50% itu Lagi sawah tadah hujan. Kalau seandainya yang 50% itu dibuat jadi lahan irigasi, maka produksinya Dapat meningkat, jadi bayangin ya kalkulasi secara sederhana, kalau 7,3 juta hektare kalau itu semuanya irigasinya bagus, dua kali panen 10 ton saja per hektare, itu sudah Eksis 70 juta ton gabah, itu sama dengan Dekat 40 juta ton beras,” terang Henry. (Z-11)
