SETELAH dua bulan terakhir rupiah mengalami depresiasi, yang berujung pada dilampauinya batas psikologis 14.000 per US$, akhirnya Bank Indonesia pun menempuh jalan menaikkan suku bunga acuan (7-day reverse repo rate), dari 4,25% menjadi 4,50%. Di kalangan para pengamat ekonomi, juga sempat terbelah pendapat antara yang ingin menaikkan dan mempertahankan suku bunga. Tetapi, belakangan ini akhirnya mengerucut pada kenaikan suku bunga.
Yang ingin tetap mempertahankan suku bunga berpendapat, bahwa depresiasi merupakan dampak eksternal, yang praktis terjadi pada semua mata uang dunia. Bahkan jika dihitung persentase depresiasinya, rupiah masih termasuk moderat jika dibandingkan dengan mata uang lain. Jadi, tidak perlu panik dan bereaksi berlebihan.
Argumen lain ialah, dengan pertumbuhan ekonomi 5,06%, kita masih memerlukan stimulus suku bunga rendah agar kredit perbankan bisa didorong. Sepanjang tahun lalu, ekspansi kredit hanya 8,2%. Pada triwulan pertama 2018, pertumbuhan kredit sedikit meningkat, tetapi tetap pada level yang rendah, yakni 8,8%.
Itu masih jauh di bawah ekspektasi, bahwa untuk bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi membutuhkan pertumbuhan kredit di atas 10%. Kepada mencapainya, amat diperlukan bantuan suku bunga rendah. Logikanya, dengan suku bunga acuan 4,25% saja pertumbuhan kredit cuma 8,2%-8,8%, bagaimana jadinya jika suku bunga acuan dinaikkan menjadi 4,5%, bahkan bisa jadi nantinya 4,75%?
Mengapa suku bunga baik?
Saya sejak awal sudah berpendapat bahwa suku bunga acuan seharusnya dinaikkan, sebagaimana saya tulis di koran ini, hampir dua bulan silam (‘Volatilitas Rupiah dan Berakhirnya Rezim Etnis Kembang Rendah’, Media Indonesia 23/3). Mengapa?
Pertama, rezim suku bunga rendah di Amerika Perkumpulan sudah berakhir. Perekonomian AS kini sedang bagus, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi 2,3%; inflasi 2,5%; dan pengangguran hanya 3,9%. Data pertumbuhan ekonomi memang agak melemah (sebelumnya 2,9% pada Q4-2017), data inflasi juga agak naik (sebelumnya 2,1% pada 2017).
Tetapi, pencapaian angka pengangguran sungguh impresif dan ini yang terpenting karena semua indikator ekonomi makro dan mikro pada dasarnya diarahkan untuk memangkas pengangguran. Bayangkan, saat perekonomian AS terkena krisis subprime mortgage, pada 2010 penganggurannya mencapai rekor tertinggi 10%. Oleh Presiden Barack Obama, level itu bisa diturunkan menjadi 4,6%.
Tetapi, Presiden Donald Trump pun tak kalah impresifnya sehingga berhasil menurunkannya menjadi saat ini 3,9%. Pada April 2018, telah tercipta penyerapan tenaga kerja baru di luar sektor pertanian (nonfarm payrolls) sebanyak 164 ribu orang.
Itu luar biasa dan memberi kepercayaan diri yang besar dan ruang yang longgar bagi Kepala The Fed Jerome Powell untuk melakukan normalisasi suku bunga acuan. Setelah menerapkan rezim suku bunga rendah sejak 2009, The Fed pun mulai berpikir melakukan koreksi suku bunga sejak 2013, yang kemudian mengalami akselerasi pada 2018 ini. Implikasinya kombinasi antara 1) perekonomian AS yang baik, 2) suku bunga acuan meningkat, serta 3) yield obligasi pemerintah AS (treasury bonds) menembus 3% telah menyebabkan investor di seluruh dunia beramai-ramai mengonversikan aset mereka menjadi berdenominasi dolar AS.
Karena itu, kurs dolar AS pun mengalami apresiasi terhadap seluruh mata uang dunia. Indeks dolar, yakni indeks nilai tukar US$ terhadap sekelompok mata uang utama dunia yang menjadi mitra dagang penting AS, mengalami kenaikan. Sekelompok mata uang tersebut ialah euro, yen, pound sterling, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss. Pada Mei ini, indeks dolar mencapai 92,5, atau yang tertinggi selama 2018.
Kedua, dalam kasus Indonesia, cadangan devisa yang semula sempat nyaris US$132 miliar (Februari 2018) kini terpangkas menjadi US$124 miliar. Padahal, belum lama ini cadangan devisa kita kemasukan dana US$3 miliar dari penerbitan obligasi pemerintah (green bonds). Dengan kata lain, telah terjadi penarikan valuta asing hingga US$11 miliar selama gonjang-ganjing moneter dalam dua bulan terakhir.
Merosotnya cadangan devisa dalam jumlah besar itu menyamai penerimaan dana repatriasi, yang diperjuangkan Kementerian Keuangan dengan susah payah, yakni US$11 miliar-US$12 miliar, pada saat program amnesti pajak digulirkan selama setahun.
Karena itu, sebaiknya BI tidak cuma mengandalkan intervensi pasar (menggelontor pasar dengan pasokan devisa) untuk melakukan stabilisasi rupiah. Harus ada instrumen lain yang membantu. Dari sejumlah instrumen yang ada, yang berdampak relatif cepat (jangka pendek) ialah menaikkan suku bunga acuan.
Ketiga, berakhirnya rezim suku bunga rendah yang diorkestrasikan AS ternyata juga diikuti oleh negara-negara lain, termasuk Tiongkok. ‘Negeri Layar Bambu’ ini pun menaikkan suku bunga acuannya 5 basis poin (bps) menjadi 2,55%. Kenaikan 5 bps ini memang kecil, tetapi yang terpenting merupakan sinyal bahwa bank sentral Tiongkok tidak menginginkan jarak (spread) suku bunga antara mereka dengan AS tidaklah melebar terlalu banyak.
Langkah bank sentral Tiongkok (People’s Bank of China) ini menarik karena dilakukan justru saat inflasi negeri ini sedang menurun menjadi 1,8% (April 2018, year on year), lebih rendah daripada ekspektasi karena inflasi sebelumnya 2,1% (Maret), 2,9% (Februari), dan 1,5% (Januari). Tiongkok pun sudah lama menjalankan rezim suku bunga rendah dan kini mulai terkoreksi kendati masih sedikit.
Dalam kasus Indonesia, inflasi pada 2017 adalah 3,61% (2017), kemudian 3,25% (Januari 2018, year on year), 3,18% (Februari), 3,40% (Maret), dan 3,41% (April). Berkaca pada kasus Tiongkok, dapat disimpulkan bahwa penurunan inflasi tidaklah berarti garansi untuk bisa mempertahankan suku bunga rendah. Jadi, mempertahankan suku bunga acuan BI dengan argumen bahwa inflasi kita masih rendah tidaklah tepat. Terdapat faktor lain yang lebih besar pengaruhnya, yakni ‘tarikan’ (pull factor) dari luar, yakni faktor kebijakan The Fed.
Sebagaimana Indonesia, cadangan devisa Tiongkok juga merosot dalam sebulan ini. Kalau Indonesia merosot US$11 miliar dalam tiga bulan, Tiongkok kehilangan devisa menurun US$18 miliar dalam sebulan terakhir, menjadi US$3,125 triliun. Tiongkok ialah pemilik cadangan devisa terbesar di dunia, dengan rekor tertinggi mencapai US$4 triliun pada puncak era quantitative easing (2011-2013).
Keempat, kekhawatiran bahwa menaikkan suku bunga acuan akan mengganggu kinerja kredit perbankan tidak sepenuhnya tepat. Permintaan kredit perbankan kini memang masih lemah karena keyakinan (confidence) pengusaha belum cukup kuat mengingat timbulnya berbagai ketidakpastian (uncertainties). Perluasan kredit masih sulit didorong ke level dua digit. Belum lagi banyak perusahaan kini getol mencari likuiditas dari pasar modal, yang dianggap lebih murah daripada industri perbankan.
Kurs harus cerminkan fundamen
Setelah suku bunga dinaikkan, bagaimana prospek rupiah ke depan? Rupiah sempat menguat ke level di bawah 14 ribu per US$, tetapi kemudian kembali melemah ke 14.155 per US$ pada akhir pekan lalu (Jumat, 18/5). Masalahnya, kini kita tidak lagi sekadar menghadapi dampak eksternal, tetapi juga terjadinya bom secara serial (Surabaya, Sidoarjo, Riau) menyebabkan persoalan menjadi kian kompleks.
Sembari berharap agar kasus-kasus terorisme bisa segera tertangani secara baik, kebijakan kenaikan suku bunga 25 bps sesungguhnya sejak awal memang masih dipertanyakan dari sisi ukurannya (magnitude). Apakah 25 bps itu sudah cukup, ataukah perlu lebih besar lagi, misalnya 50 bps?
Pada kondisi sekarang, BI akan terus memantau, seberapa besar atau kecil respons pasar terhadap suku bunga acuan 4,25%.
Kalau ternyata belum cukup, yang bisa ditunjukkan dengan rupiah yang masih di atas 14 ribu per US$, kenaikan suku bunga acuan bisa dilakukan lagi. Sejak awal saya juga tidak merekomendasikan kenaikan 50 bps dalam ‘sekali pukul’. Meski barangkali kita memang butuh 50 bps, sebaiknya itu dilakukan dalam dua kali kenaikan, untuk menghindari sentimen negatif karena memberi kesan BI sedang panik.
Saya masih yakin, bahwa investor global dan lokal yang sekarang ‘memegang’ valuta asing nantinya akan bingung menempatkan dana mereka. Mau menaruhnya di AS, bukankah New York Stock Exchange (NYSE) sekarang juga terkoreksi tajam? Indeks Dow Jones di New York yang semula mencapai rekor tertinggi 26.616 (26/1) kini hanya 24.715 (18/5).
Artinya, investor global pun pada titik tertentu nanti akan bimbang untuk melanjutkan keputusan mereka ‘memegang’ US$. Ketika titik itu terjadi, Indonesia masih tetap menjadi pilihan di antara emerging markets yang lain. Pada saat itu modal global pun akan kembali ke Jakarta.
Karena itu, saya memproyeksikan secara fundamental mestinya rupiah berada pada kisaran 13.700-14.000 per US$. Karena itu, kurs rupiah yang ‘berkeliaran’ di atas 14 ribu per US$ bisa dibilang merupakan depresiasi yang berlebihan (overshot) sehingga bukan menjadi ekuilibrium jangka panjang. Rupiah tidak akan menyerah untuk mengembalikan martabatnya.
