TOKOH militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Armada Barat Bilangantan Laut RI Laksamana Muda TNI (Purn) Rosihan Arsyad merilis buku terbarunya berjudul “Indonesia’s Maritime Interest, Cooperation and Capacity Building”. Naskah tersebut bakal diluncurkan di di Auditorium Perpustakaan Nasional pada Sabtu (28/9) esok.
Naskah setebal 103 halaman yang diterbitkan oleh Lembaga Pembangunan Masyarakat Indonesia (LPMI) tersebut menjabarkan tentang letak strategis perairan Indonesia dalam mengendalikan jalur komunikasi laut bagi kelancaran ekonomi regional dan internasional.
“Indonesia menyadari bahwa perairannya berfungsi sebagai “gerbang” menuju Asia, yang membutuhkan jalur pelayaran yang aman dari Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin ke Tiongkok, Jepang, dan Korea. Undang-undang pelayaran baru mengharuskan Indonesia untuk merevitalisasi Penjaga Laut dan Pantai, dan langkah-langkah menuju realisasi ini telah dimulai,” tulis pria yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatra Selatan.
Baca juga : Upaya Meningkatkan Ekonomi Maritim Di Indonesia Yang Paling Mungkin Dilakukan
Dalam bukunya itu, pria yang pernah memimpin operasi SAR pada kecelakaan Silk Air di Sungai Musi tahun 1997 tersebut juga menceritakan tentang latar belakang lahirnya Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang kini telah menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.
“Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam memastikan keselamatan navigasi melalui perairannya dan berkomitmen untuk memerangi kejahatan maritim melalui berbagai inisiatif termasuk pembentukan Bakamla” tulis pria kelahiran Bengkulu 29 Juli 1949.
Rosihan mencatat sepanjang periode tahun 1999-2005, sedikitnya terjadi 840 serangan perampokan bersenjata di perairan Indonesia dan Selat Malaka dan Singapura. Keberadaan Bakamla menurut Rosihan bukan hanya sebagai “Penjaga Pantai Indonesia”, melainkan memiliki tugas yang lebih luas yakni melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan, menetapkan kebijakan nasional, menyelenggarakan sistem peringatan dini, pengaman, pengawasan, pencegahan, dan penuntutan hukum, mengoordinasikan patroli perairan, memberikan dukungan teknis, dan menawarkan bantuan pencarian dan penyelamatan.
Baca juga : DPR Minta Kasus Kapal Super Tanker Iran Berisi BBM Ilegal Rp4,6 Triliun Dikawal Tuntas
Di buku itu, Rosihan yang juga merupakan Direktur Eksekutif Institute for Maritime Studies memberikan saran terhadap pemerintah agar terus meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya dalam industri dan fasilitas maritim.
“Ketika ini, Indonesia merupakan negara pengimpor minyak, dan diperkirakan pada tahun 2050, Indonesia akan mengimpor sebagian besar minyaknya. Meskipun demikian, Indonesia akan tetap menjadi pengekspor gas, bahan baku, dan barang konsumsi yang signifikan”.
“Selalu ada potensi ancaman terhadap keselamatan dan keamanan navigasi selama pengangkutan barang-barang ini, bersamaan dengan penundaan karena inefisiensi dan fasilitas maritim yang tidak memadai. Indonesia diproyeksikan menjadi mesin pertumbuhan bagi Asia, meskipun mungkin perlu waktu sebelum Indonesia muncul sebagai ekonomi terkemuka di kawasan ini”.
Selain membahas kondisi perairan di Indonesia, buku “Indonesia’s Maritime Interest, Cooperation and Capacity Building” juga memaparkan tentang pentingnya keamanan Sea Lines of Communication (SLOC) di perairan Nusantara (Alur Laut Kepulauan Indonesia-ALKI) yang kini menjadi salah satu prioritas utama dalam pemikiran strategis dan pengembangan kebijakan negara-negara regional.
“Kedaulatan atas pulau-pulau dan klaim maritim yang tumpang tindih merupakan ancaman besar lainnya bagi keamanan SLOC. Ancaman seperti pembajakan, pembajakan maritim, perdagangan narkoba, polusi, dan bencana alam juga membahayakan keamanan SLOC. Bencana alam, seperti banjir, badai tropis, kondisi laut yang parah, dan tsunami, sangat memengaruhi transportasi maritim,” pungkasnya.(RO/M-3)
