BAKAL Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil memberikan komentar soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait syarat minimal ambang batas partai politik bisa mengusung kandidat di Pilkada 2024.
Ridwan menghormati putusan MK tersebut. Ia juga mengaakan putusan itu berimplikasi pada munculnya banyak calon kepala daerah diusung oleh partai politik yang memiliki kursi lebih dari 7,5% di DPRD.
“Saya baru membaca, mendengar dari media juga. Kalau itu memang menjadi sebuah keputusan, tentu satu harus dihormati kan? Karena MK adalah institusi negara yang mereview urusan perundang-undangan termasuk pilkada,” ucap Ridwan di sela acara Rapimnas dan Munas XI Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8).
Baca juga : Apresiasi Putusan MK, PDIP Niscayakan Usung Calon di Jakarta
“Kalau itu bisa membuat lebih banyak lagi calon-calon pilkada di seluruh Indonesia termasuk di Jakarta, yang diuntungkan adalah warga. Karena kan warga akan disuguhi oleh adu gagasan,” tambah RK, sapaan karib Ridwan Kamil.
Menurut RK, semakin banyak calon kepala daerah yang maju, akan semakin banyak pula tawaran solusi untuk warga di masing-masing daerah, khususnya Jakarta.
Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengaku tidak masalah jika pencalonannya di pemilihan gubernur Jakarta kali ini akan banyak saingan.
Baca juga : Usung RK-Suswono, PKS tidak Khawatir Ditinggalkan Basis Pendukung
“Makin banyak gagasan yang solutif untuk permasalahan wilayahnya kan makin bagus. Saya tidak masalah (banyak cagub yang maju) karena dengan banyak atau sedikit pun, selama itu sesuai aturan tentunya itu harus dilakoni. Waktu Walikota Bandung saya 8 pasang, banyak sekali, ada independennya juga. Waktu Pilgub Jawa Barat 4 pasang, juga nggak ada masalah,” tegasnya.
Buat kontestasi Pilgub Jakarta, RK merasa perlu ada dinamika yang serupa. Asanya pun tak muluk-muluk, ia menyampaikan apabila sudah menjadi ketentuan Tuhan untuk berhasil menduduki gubernur Jakarta, ia akan beradaptasi.
“Setelahnya yang penting guyub gitu ya, solutif jangan ada caci maki, ada hal-hal negatif, anggap pilkada itu adalah sebuah pesta demokrasi. Jadi tidaknya itu garis tangan takdir Allah, kalau berhasil kita beradaptasi, kalau tidak berhasil kita juga beradaptasi. tugasnya itu. Kekuasaan bukanlah segalanya,” kata RK. (P-5)
