Liputanindo.id BANDA ACEH – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyebut ribuan desa di 18 kabupaten/kota di provinsi itu telah menggunakan Rp574,33 miliar Biaya Desa 2024 tahap awal untuk berbagai program pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan hingga bantuan langsung tunai.
“Lagi ada lima kabupaten/kota yang belum cair, karena masih terhambat dengan regulasi daerah yang belum selesai,” kata Kepala DPMG Aceh Zulkifli di Banda Aceh, Rabu (13/3/2024).
Pada tahun 2024, Aceh mendapat alokasi Biaya Desa sebesar Rp4,79 triliun, yang diperuntukkan bagi 6.497 gampong atau desa yang tersebar di 290 kecamatan seluruh wilayah Aceh.
Terdapatpun lima daerah yang belum sama sekali mencairkan Biaya Desa 2024 karena belum selesai peraturan bupati/wali kota terkait penggunaan Biaya Desa, yakni Kabupaten Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang dan Kota Sabang.
“Hari ini ada penyaluran di Aceh Utara ada 84 desa, Aceh Timur 14 desa, Aceh Tenggara 20 desa, Bener Meriah lima desa dan Gayo Lues enam desa,” ujarnya.
Secara keseluruhan, kata Zulkilfi, desa sudah mulai melakukan pencairan Biaya Desa, seperti dirilis Antara, ada sebanyak 1.581 desa, dengan anggaran di Bener Meriah sebesar Rp70,6 miliar, Langsa sebesar Rp21,3 miliar, Gayo Lues sebesar Rp28,3 miliar, Subulussalam Rp17,2 miliar, Pidie Jaya Rp40 miliar, Aceh Barat Rp54,6 miliar, Aceh Tengah sebesar Rp48 miliar, Aceh Besar sebesar Rp91 miliar.
Kemudian, Aceh Jaya Rp23,4 miliar, Aceh Selatan Rp24,5 miliar, Aceh Utara Rp76,4 miliar, Aceh Tenggara Rp26,9 miliar, Nagan Raya Rp10,8 miliar,
Banda Aceh Rp4,8 miliar, Lhokseumawe Rp2,7 miliar, Aceh Timur sebesar Rp16,2 miliar, Pidie sebesar Rp16,6 miliar, dan Bireuen sebesar Rp299,2 juta.
Ia menyebutkan Biaya Desa itu tersalurkan dalam bentuk penggunaan yang telah ditentukan atau earmark seperti Program Sokongan Langsung Kontan (BLT), ketahanan pangan dan hewani serta pencegahan dan penurunan stunting sebesar Rp296,2 miliar.
“Sedangkan untuk penyaluran Biaya Desa yang tidak ditentukan penggunaannya atau non-earmark seperti untuk mendanai program sektor prioritas di desa dan penyertaan modal pada Badan Usaha Punya Desa, telah mencapai Rp278,1 miliar,” ujarnya. (DIM)
