Liputanindo.id – Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menanggapi Jokowi yang mencopot politisi PDIP Yasonna Laoly dari jabatan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Ia menuding Jokowi sedang bermain politik kotor.
“Secara Standar saya Menyaksikan Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan Kepada mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya. Asal Mula Enggak Terdapat Argumen etis, substansial, teknis-birokratis yang Dapat menjelaskan reshuffle jelang 2 bulan lengser. Menurut saya Jokowi sedang mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo selama 5 tahun ke depan,” kata Deddy dalam keterangannya, Senin (19/8/2024).
Deddy juga menuding penggantian Menkumham Yasonna murni agenda politik Kepada meloloskan UU MD3 Kepada mencapai tiga tujuan. Pertama, agar Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi dalam posisi kuat karena Dapat menguasasi legislatif dari DPR RI hingga Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota.
“Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah Kepada mengimbangi kekuasaan Presiden terpilih sekaligus mengkerdilkan PDIP,” kata Deddy.
Kedua, menurutnya, ini akan memudahkan Jokowi Kepada membagi-bagi jabatan Kepada internal Partai Golkar nantinya. Sehingga, gejolak internal Golkar Dapat diredam.
“Itu analisa saya, silakan orang Enggak sependapat,” kata Deddy.
Ia menyebutkan, ketiga, Kepada melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan Kongres, Munas, atau pun Muktamar sebelum Pilkada agar takluk dan manut dalam pilkada dan penyusunan personil pengurus periode berikutnya. Peran Menkumham sangat Krusial dalam pengesahan kepengurusan parpol sehingga Apabila Enggak tunduk, beresiko Enggak Dapat ikut pilkada atau Enggak disahkan kepengurusannya.
“Soal pergantian Menteri ESDM menurut saya adalah murni kepentingan menguasai konsesi-konsesi tambang dan menundukkan para pemain atau pemilik tambang di kaki dinasti Presiden Jokowi. Hal ini Krusial Kepada pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki serta memastikan sumber ekonomi ke depan. Menteri Arifin Tasrif dikenal lurus dan keras menentang penambamgan liar dan penyeludupan nikel yang melibatkan dinasti dan petinggi penegak hukum,” katanya.
Menurutnya, reshuffle ini adalah triangle political game. Diantaranya menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP dan menguasai sumber pendanaan politik. Argumen lainnya dianggap tak lebih dari omong Hampa.
“Sementara PDIP sendiri selama ini Enggak Terdapat rencana menarik kader dari kabinet karena komitmen kita adalah memegang Kokoh amanah. Rakyat memenangkan PDIP dalam pileg dan pilpres 2014 dan 2019, secara moral dan etis kami merasa berkewajiban berjalan Serempak hingga akhir. Satu-satunya yang Dapat membatalkan itu adalah Apabila Presiden sendiri yang Ingin mengusir kader PDIP dari kabinet,” katanya.
