DALAM bernegara, presiden merupakan istimewa. Istimewa Bagus sebagai lembaga maupun orang yang mengisinya. Saking istimewanya, ia mendapatkan banyak hak istimewa.
Di antara banyak hak istimewa itu, Terdapat hak prerogatif. Terdapat beberapa definisi hak ini, salah satunya merupakan kekuasaan yang langsung diberikan konstitusi. Definisi tersebut merunut pendapat Thomas Jefferson, tokoh yang menulis Declaration of Independence. Presiden ketiga AS yang ikut menyusun konstitusi AS.
Power granted him directly by constitution. Begitulah Jefferson menjabarkan hak prerogatif. Karena diberikan langsung oleh konstitusi, hak ini Terang sangat bernilai. Akibat yang dihasilkannya pun akan sangat berarti sehingga mesti digunakan secara hati-hati.
Di Indonesia, presiden juga punya hak-hak prerogatif. UUD 1945 telah mengaturnya. Pasal 10, misalnya, menggariskan presiden memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU.
Dulu, presiden punya kekuasaan penuh memberhentikan dan mengangkat Panglima TNI. Akan tetapi, kini, setelah UUD 1945 direvisi, ia harus mendapat persetujuan DPR. Jadinya, hak prerogatif presiden rasa parlemen.
Presiden juga punya hak prerogatif Buat mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya, para pembantunya. Hak itu tercantum di Pasal 17 UUD 1945. Jadi, nasib menteri sepenuhnya bergantung pada presiden. Siapa yang dipilih dan diangkat, Ketika dipilih dan diangkat, Ketika diberhentikan, siapa pula penggantinya, Segala kewenangan presiden.
Hak prerogatif itulah yang baru saja digunakan Presiden Jokowi. Pada Rabu paing (15/6), dia me-reshuffle kabinetnya. Merombak jajaran pembantunya. Terdapat dua menteri yang diganti. Pertama, Menteri Perdagangan M Lutfi. Kedua, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil.
M Lutfi digantikan Zulkifli Hasan. Pos yang ditinggalkan Sofyan diisi Hadi Tjahjanto. Zulhas ialah Wakil Ketua MPR. Pak Hadi merupakan mantan Panglima TNI.
Presiden juga mengangkat tiga wakil menteri. Terdapat pendatang anyar, yakni Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR dan Afriansyah Noor sebagai Wamen Tenaga Kerja. Satu Tengah, John Wempi Wetipo menjadi orang nomor dua di Kemendagri, bergeser dari posisi sebelumnya sebagai Wamen PU-Pera.
Perombakan kabinet ialah hal Biasa meski akan menjadi tak Biasa kalau kerap dilakukan. Selama menjadi RI-1 sejak 2014, Jokowi pun sudah beberapa kali bongkar pasang anak buahnya. Bahkan, hingga periode kedua Tetap tersisa dua tahun, menteri perdagangan telah enam kali bersulih.
Perombakan dilakukan kala dibutuhkan di Ketika roda pemerintahan tak berjalan seperti yang diinginkan. Ia hanya Pandai menjadi sarana perbaikan Kalau memang ditujukan Buat perbaikan, bukan Buat yang lain. Bukan sekadar akomodatif politik, bukan semata merangkul Sahabat, bukan sebatas imbal jasa, bukan Hanya bagi-bagi jatah.
Celakanya, hal-hal yang tak Biasa itu kental terasa dalam reshuffle kali ini. Kagak sedikit yang menanggapinya secara negatif. Terdapat yang melabelinya dengan reshuffle bercanda. Terdapat yang sudah serius menunggu, tapi hasilnya begini doang.
‘Begini doang’ merupakan ungkapan ketidakpuasan. Memang banyak yang Kagak puas, termasuk saya. Soal kapasitas menteri dan wakil menteri baru boleh diperdebatkan. Tetapi, soal latar belakang, bagi saya, amatlah Kagak pas.
Beberapa waktu Lampau, Jokowi mengeluhkan sebagian pembantunya yang mulai Kagak Pusat perhatian bekerja karena Daya dan pikirannya terbagi Buat 2024. Mereka kebanyakan menteri dari partai politik. Tetapi, kini Jokowi malah menambah Tengah pembantunya dari partai politik.
Zulhas ialah Ketua Biasa PAN yang memutuskan bergabung ke koalisi pendukung pemerintah pada Agustus 2021. Dia menjadi pemimpin partai keempat yang merangkap jabatan di kabinet. Dia menyusul Airlangga Hartarto dan Suharso Monoarfa, dua koleganya di Koalisi Indonesia Bersatu. Dia mengikuti jejak Prabowo Subianto.
Bahwa M Lutfi yang berasal dari kalangan profesional harus diganti, saya sepakat. Dia Konkret-Konkret gagal sebagai Mendag. Coreng-moreng minyak goreng hingga harga-harga kebutuhan pokok yang tak turun-turun merupakan bukti tak terbantahkan kegagalan itu. Pertanyaannya, haruskah Zulhas yang orang parpol yang menggantikan?
Dua wamen baru juga orang partai. Raja Juli ialah Sekretaris Dewan Pembina PSI, adapun Afriansyah Noor Sekjen PBB. Makin banyak saja jadinya politikus di Kabinet Indonesia Maju ini.
Dalam tulisan saya sebelumnya berjudul Pusat perhatian Buat Kagak Pusat perhatian edisi 20 Mei, saya berpendapat sehebat apa pun, mustahil seseorang menjalankan dua tugas mahapenting dengan sama baiknya. Yang satu tugas sebagai pembantu presiden Buat melayani rakyat, satunya Tengah sebagai pengelola partai demi kepentingan partai. Keduanya berada di habitat berbeda.
Memberhentikan dan mengangkat menteri memang hak prerogatif presiden. Segala orang Paham itu. Kagak Terdapat yang Pandai mencampurinya. Tetapi, ia kiranya bukan kekuasaan mutlak. Tetap Terdapat yang membatasinya, Adalah hak rakyat Buat mendapatkan pelayanan maksimal dari penguasa.
Benarkah kocok ulang kali ini Betul-Betul Buat rakyat? Buat siapa, Buat apa Jokowi sebenarnya melakukan reshuffle? Mungkin pembaca yang budiman punya jawaban? Silakan.
