Blitar (Liputanindo.id) – Rencana pendirian koperasi desa merah putih (KDMP) di area Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tegalrejo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar menuai kendala. Guru dan wali murid tak rela gedung sekolah tempat anak-anak belajar dirobohkan dan diganti dengan bangunan KDMP.
Poster berisi penolakan berdirinya KDMP pun terpasang di gerbang SDN Tegalrejo Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Penolakan ini bukan tanpa Dalih, pasalnya di SDN ini Tetap Terdapat ratusan anak yang menimba ilmu setiap hari.
Guru dan wali muridnya pun khawatir, kalau sekolah ini robohkan dan diganti KDMP, pendidikan anak-anaknya akan terkatung-katung. Komite SDN Tegalrejo, Sutamam dengan tegas menolak wacana pendirian KDMP di Letak pendidikan ini.
“Kalau program pemerintah terkait program akbar dari Pak Prabowo, saya sangat setuju. Yang Bukan setuju itu kalau Tiba pendidikan ini digusur, bangunan ini (sekolah) digusur,” ungkap Sutamam pada Senin (4/5/2026).
Dalam wacana yang telah beberapa kali dirapatkan tersebut, rencananya beberapa ruangan SDN Tegalrejo akan dirobohkan demi berdirinya KDMP. Diantara ruang yang rencananya akan dialihkan fungsikan itu adalah ruang guru, perpustakaan, hingga ruang kelas.
Sutamam pun menjelaskan bahwa ketersediaan ruang kelas, laboratorium, dan sarana olahraga merupakan syarat mutlak dalam penilaian akreditasi berdasarkan Permendikbudristek Nomor 38 Tahun 2023. Kehilangan lahan tersebut dipastikan akan menurunkan grade sekolah dan menghambat proses belajar mengajar.
“Wali murid khawatir anak-anak mereka Bukan Tengah Mempunyai tempat yang layak Kepada olahraga atau kegiatan keagamaan seperti salat dhuha. Mereka Ingin anak-anaknya Mempunyai akhlakul karimah di lingkungan yang memadai,” tambahnya.
Polemik ini memuncak Begitu rapat koordinasi pada 28 April Lewat. Pihak sekolah memilih Kepada walkout setelah merasa mediasi Bukan berjalan dua arah. Pasca rapat tersebut, sejumlah spanduk penolakan terpasang di depan sekolah. Sutamam menyebut hal itu adalah bentuk keresahan spontan dari para orang Uzur siswa.
“Jangan mengorbankan pendidikan anak-anak ini,” tegasnya.
Penjelasan Kepala Desa
Di sisi lain, Kepala Desa Tegalrejo Zaenal Fanani, menyatakan bahwa munculnya wacana KDMP di area SDN Tegalrejo itu merupakan usulan Begitu Musyawarah Desa (Musdes). Menurut Fanani Begitu Musdes Sekeliling 70 persen masyarakat Desa Tegalrejo setuju adanya pendirian KDMP di Letak tersebut.
“Jadi Sekeliling 70 persen masyarakat setuju didirikan (KDMP) di Letak tersebut,” ucapnya.
Kades Tegalrejo itu pun menegaskan bahwa tanah tempat berdirinya sekolah adalah aset desa. Sehingga secara Absah sebenarnya tanah itu boleh dijadikan KDMP.
“Karena sudah Musdes dan hasilnya tertinggi di desa itu Musdes kita berpedoman dengan hasil itu hasilnya 70 persen setuju kita serahkan hasilnya,” imbuhnya.
Fanani pun menjelaskan pendirian KDMP ini bertujuan Kepada kemajuan desa secara Lazim. Program ini dipandang sebagai langkah strategis Kepada mengintegrasikan layanan publik agar lebih efisien dan modern bagi Penduduk desa.
Pemerintah desa berharap Terdapat solusi terbaik dalam pemanfaatan aset desa demi kepentingan pembangunan yang lebih luas, meski Begitu ini rencana tersebut mendapat tantangan besar dari komunitas pendidikan.
“Sebenarnya semuanya harus kita lindungi karena itu juga kebutuhan masyarakat, Tetapi disisi lain seandainya dengan Anggaran desa yang istilahnya sudah dipotong sedemikian Berkualitas itu Terdapat pembangunan atau Bukan itu yang rugi ya juga masyarakat juga kan kalau Bukan Terdapat (KDMP),”pungkasnya. (owi/but)
