BAKAL calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno atau yang biasa disapa Bang Doel mendengarkan aspirasi para seniman, mulai dari kenaikan harga sewa gedung pentas seni hingga tunjungan hari tua bagi seniman berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
Hal itu dilakukan Rano saat hadir di Ruang Alternatif Posko Save Taman Ismail Marzuki (TIM) di Cikini, Jakarta Pusat.
“Tentu dari sudut bisnis mereka (seniman) harus mengelola. Tapi harusnya ada komponen-komponen yang bisa bicara dari sudut kesenian. Ampun tadi Mbak Ratna bilang mau bikin pementasan 4 hari dibayar Rp250 juta, berapa ribu yang bisa dijual buat harga tiket,” kata Rano, dikutip Kamis (19/9).
Baca juga : Pramono-Rano akan Bersua Ahok di Simpang Susun Semanggi Hari Ini
“Sehingga penonton menjadi berkurang. Artinya, kalau tempat ini tanpa kesenian kering, nah itu yg dicari jalan tengahnya,” ujarnya.
Selain itu, para seniman meminta Bang Doel mencabut Pergub 63 tahun 2019 yang berisi tentang penugasan kepada Jakarta Propertindo, (Jakpro) untuk melakukan revitalisasi TIM, jika terpilih menjadi pemimpin DKI Jakarta.
“Tapi kita harus hitung juga siapa yang bertanggungjawab untuk pengelolaan. Ini makanya saya katakan investasi Rp1,7 triliun harus dikelola, tinggal ini kan ga ketemu,” ucapnya.
Baca juga : Pramono Janji Sempurnakan Jalur Sepeda Garapan Anies di Jakarta
“Jadi gini loh dulu kita latihan gratis, sekarang latihan aja bayar, dulu kita mau baca puisi di bawah pohon boleh, sekarang Satpol PP datang, misalnya seperti itu. Harus dikasih floor, kasih area yang memang bebas berekspresi,” tambah Rano.
Di sisi lain, Rano memastikan seniman yang berprestasi, baik itu yang telah tampil di panggung nasional dan internasional akan mendapat tunjangan. Hal ini menjawab pertanyaan dari Iwan Burnani, aktor Bengkel Teater Rendra, yang menilai seniman ternama di Jakarta jarang diperhatikan oleh negara.
“Pandaikah seniman-seniman berprestasi internasional dapat tunjangan seperti di Malaysia?” tanya Iwan.
“Jawabannya bisa,” tegas Bang Doel.
“Pandai sebetulnya, BPJS bisa, bisa itu, Malaysia ada yang seperti itu, kenapa kita enggak bisa? Nah tinggal kita cari studi bandingnya mau eksekusi ke mana, gitu lho,” pungkasnya. (Z-1)
