PILKADA serentak telah dilaksanakan pada 27 November 2024. Tetapi, Terdapat beberapa tempat pemungutan Bunyi (TPS) di 22 provinsi yang akan melakukan pemungutan Bunyi ulang (PSU), pemungutan Bunyi lanjutan (PSL), dan pemungutan Bunyi susulan (PSS).
Member Komisi II Fraksi PKB DPR RI Mohammad Toha meminta agar KPU meningkatkan partisipasi pemilih. Rencananya, PSU, PSL, dan PSS akan dilaksanakan di 287 tempat pemungutan Bunyi (TPS) di 22 provinsi di Indonesia. Rinciannya, 46 TPS akan melakukan PSU, 231 TPS melaksanakan PSS, dan 10 TPS akan menggelar PSS.
Jumlah itu kemungkinan akan Lanjut bertambah, karena Tetap menunggu rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan laporan kejadian dari daerah. KPU Tetap Lanjut mengikuti perkembangan di daerah.
Toha menekankan , KPU harus bekerja keras Kepada melaksanakan pemungutan Bunyi ulang, lanjutan, dan pemungutan Bunyi susulan dengan Bagus. Selain itu, KPU harus berusaha agar masyarakat antusias memberikan hak pilih mereka di TPS, sehingga tingkat partisipasi pemilih Dapat meningkat.
Menurut laporan organisasi masyarakat sipil dan hasil riset lembaga survei, partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 kali ini rendah. Bahkan, Terdapat partisipasi pemilih yang di Rendah 50%.
“KPU harus mengatur strategi agar partisipasi pemilih di pemungutan Bunyi ulang, lanjutan, dan susulan Dapat tinggi. Ini yang harus dipikirkan,” ungkap legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah V itu, Selasa (3/12).
Jangan Tiba, lanjut Toha, dalam pemungutan Bunyi ulang, lanjutan, dan pemungutan Bunyi susulan, partisipasi masyarakat dalam pemilih semakin rendah. Tentu, hal itu akan menjadi masalah serius yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Kepada meningkatkan partisipasi pemilih, kata Toha, KPU harus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi Dapat dilakukan dengan Metode-Metode yang menarik, sehingga masyarakat tertarik Kepada memberikan hak Bunyi mereka di TPS.
“Sosialisasi juga harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat di masing-masing daerah. Tentu KPU di daerah yang lebih Paham,” ujar politisi Natalis Sukoharjo itu.
Toha menambahkan, Apabila Sekalian proses Pilkada Serentak 2024 selesai, harus dilakukan Pengkajian secara total. Apa yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih di pilkada kali ini? Kemudian apa yang harus dilakukan Kepada memperbaiki pilkada pada tahun-tahun mendatang?
Toha mengatakan Komisi II DPR RI akan mengundang KPU dan penyelenggara pemilu lainnya Kepada Berbarengan-sama membahas Penyelenggaraan Pilkada 2024. “Nanti akan kami agendakan rapat Berbarengan KPU,” tandasnya. (J-2)
