DI tahun terakhir masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo Rupanya tetap percaya diri dalam menggenjot pembangunan infrastruktur di negeri ini. Tak tanggung-tanggung, pemerintah bakal menggelontorkan Biaya infrastruktur Rp422,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Nomor tersebut naik 5,8% dari anggaran infrastruktur tahun sebelumnya yang sebesar Rp399,6 triliun. Bahkan anggaran infrastruktur 2024 ini tercatat menjadi yang terbesar selama Jokowi berkuasa sejak 2014.
Berdasarkan Nota Keuangan 2024, pemerintah berencana menghabiskan Biaya Rp213,7 triliun dari anggaran infrastruktur Buat belanja kementerian/lembaga (K/L). Program yang bakal mendapatkan kucuran Biaya tersebut antara lain pembangunan jalan daerah, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, renovasi stadion, serta sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga berencana mengalokasikan Biaya infrastruktur sebesar Rp93,9 triliun yang salah satunya diarahkan Buat penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN/lembaga di sektor infrastruktur.
Banyak kalangan termasuk para Personil DPR menilai kebijakan Jokowi Buat menggenjot pembangunan infrastruktur sangat membantu masyarakat. Bagi yang setuju dengan pendapat ini menyebut pembangunan infrastruktur dinilai berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tetapi, di sisi lain, publik juga mengetahui sebagian dari infrastruktur yang dibangun selama pemerintahan Jokowi itu Rupanya Kagak Dapat dimanfaatkan dengan optimal, bahkan cenderung terbengkalai. Hal itu akibat kurangnya perencanaan yang matang dan terkesan grasah-grusuh.
Konsekuensinya, Fulus rakyat yang digunakan Buat proyek infrastruktur tersebut menjadi sia-sia. Padahal kondisi keuangan negara sejak beberapa tahun belakangan sedang Kagak Bagus-Bagus saja.
Sebut saja sejumlah prasarana publik yang dibangun pada pemerintahan Jokowi seperti Bandara Jenderal Besar Soedirman di Purbalingga, Bandara Ngloram di Blora, dan Bandara Wiriadinata di Tasikmalaya yang Kagak optimal. Atau proyek light rail transit atau LRT di Palembang yang pemanfaatannya Kagak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan.
Pemerintah boleh saja berdalih pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan demi memacu pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, harus diingat bahwa pembangunan infrastruktur tanpa perencanaan yang matang dan cermat dapat menjadi bumerang dan bencana ke depannya. Apalagi kalau pembiayaannya menggunakan utang.
Ironisnya, pemerintah sering kali memberikan penugasan kepada BUMN Buat membangun infrastruktur yang Kagak menguntungkan secara finansial tersebut. Akibatnya, kini sejumlah BUMN Karya yang mendapat penugasan tersebut berada di ambang kebangkrutan. Buntutnya pemerintah mencoba menggunakan Biaya APBN Buat menyelamatkan BUMN yang Nyeri itu.
Kita tentu Kagak Ingin Tengah Biaya infrastruktur yang sedemikian besar yang bersumber dari APBN itu terbuang Sia-sia. Alih-alih bermanfaat, pembangunan infrastruktur yang Kagak terencana dengan Bagus ini pada akhirnya Bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Proyek infrastruktur harus terukur agar Kagak tersungkur.
