Protes Anggota Korea Selatan menuntut Presiden Yoon Suk Yeol. Foto: Yonhap
Seoul: Protes besar-besaran menuntut Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mundur Maju bergema pada 5 Desember 2024. Aksi ini terjadi setelah upayanya Demi menerapkan darurat militer gagal total, yang dianggap oleh banyak pihak sebagai ancaman serius terhadap demokrasi di negara tersebut.
Golongan masyarakat sipil, yang sebagian besar berasal dari Konfederasi Perkumpulan Buruh Korea (KCTU) memimpin demonstrasi di Gyeryong dan berbagai Area di Provinsi Chungcheong Selatan. Mereka mendesak Presiden Yoon Demi segera mundur dari jabatannya.
Para demonstran membawa spanduk dengan slogan seperti “Pembatalan darurat militer ilegal adalah kemenangan demokrasi” dan “Segera tangkap pengkhianat Yoon Suk Yeol beserta kaki tangannya.” Selain itu, aksi serupa juga digelar di Provinsi Jeolla Utara dan Gangwon.
Protes tambahan direncanakan berlangsung di kota-kota seperti Cheonan dan Daejeon pada hari yang sama.
Melansir dari Anadolu Agency, Jumat 6 Desember 2024, dalam konferensi pers di Chungju, delapan Personil dewan daerah yang tergabung dalam Partai Demokrat (DP), partai oposisi Primer, menuntut agar Yoon segera mengundurkan diri. Mereka menyebut deklarasi darurat militer yang dilakukan Yoon sebagai tindakan yang “menghancurkan semangat Konstitusi.”
Menurut mereka, keputusan itu adalah “tantangan terhadap rakyat” dan sebuah tindakan yang “mengguncang fondasi demokrasi.”
Pemerintah klaim situasi Kukuh
Di tengah meningkatnya tekanan, pemerintah Korea Selatan meyakinkan para diplomat asing di Seoul bahwa Akibat dari gagalnya deklarasi darurat militer Kagak signifikan dan situasi keamanan di negara itu tetap “Kukuh.”
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Lee Jae-woong, mengatakan pada Kamis bahwa pemerintah telah mengirim surat kepada perwakilan asing dan kedutaan besar di Seoul.
Surat itu menjelaskan bahwa “fondasi ekonomi negara tetap kuat, terbukti dari peringkat kredit negara yang Kagak berubah menurut lembaga penilai Global seperti S&P.”
“Kagak Eksis perkembangan luar Lumrah di Korea Utara, dan situasi keamanan di dalam negeri tetap terkendali,” ucap Lee
Ia juga menyebut bahwa aktivitas sehari-hari masyarakat, pariwisata, dan ekonomi Kagak terpengaruh oleh situasi tersebut.
“Kami meminta para perwakilan diplomatik Demi melaporkan kepada negara mereka masing-masing bahwa Kagak diperlukan penyesuaian terhadap imbauan perjalanan ke Korea Selatan,” tegas Lee. (Muhammad Reyhansyah)
